Revisi KUHP Ditarget Selesai September

FIN.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menargetkan segera mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum masa kerja DPR periode 2014-2019 berakhir. Yakni pada akhir September mendatang. Anggota DPR periode 2019-2024 akan dilantik pada 1 Oktober 2019.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa menyebut revisi KUHP hampir rampung. DPR berencana segera mengesahkan RKUHP pada rapat paripurna 24 September mendatang. “Insya Allah akan disahkan. Sudah diagendakan tanggal 24 September, kalau selesai,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (29/8).

Menurut dia, RKUHP tinggal menyisakan sekitar empat atau lima catatan. Eksekutif dan legislatif masih perlu menyepakati poin-poin dalam RKUHP yang perlu harmonisasi. “Misalnya persoalan tindak susila dan semacamnya kan menjadi catatan-catatan yang mesti kita lihat,” ungkap politikus Gerindra itu.

Dia membantah komisi III dan pemerintah yang memaksakan pengesahan RKUHP disahkan sebelum akhir periode masa jabatan anggota DPR 2014-2019. Menurutnya RKUHP sudah dibahas sejak lama. “Apa yang harus kejar tayang? Ini prosesnya lama, cuma kan berbarengan dengan berakhirnya waktu,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Menurutnya,saat ini sudah tidak ada lagi pasal krusial dalam pembahasan RUU RKUHP. Namun, masih ada beberapa pasal yang perlu diselaraskan dengan pemerintah. “Tapi sejauh yang saya ketahui, tidak ada lagi pasal-pasal yang mengganjal. Hanya harmonisasi poin-poin yang perlu diselaraskan,” jelas Bamsoet.

Bamsoet menilai ada pernyataan ambigu dari para lembaga masyarakat yang mengatakan pengesahan RKUHP terlalu cepat. Pasalnya memang DPR ingin mengesahkan RKUHP tersebut pada 24 September mendatang. “Ini kan ambigu. Di satu LSM mendesak DPR selesaikan UU. Di sisi lain jangan buru-buru, gimana nih. Saya tetap pada pendirian sejauh yang bisa kita tuntaskan dan selesaikan,” ungkapnya. Dia berharap RKUHP bisa segera disahkan sesuai waktu yang ditentukan. Yakni sebelum masa jabatan DPR periode 2014-2019 habis pada September mendatang.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan publik tak perlu khawatir dengan Revisi KUHP. Bila tak puas, publik bisa menggugat aturan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) ketika sudah disahkan. “Kan ada judicial review,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (29/8).

Menurut Fahri, negara sudah memberi wadah bagi publik mengajukan uji materi setiap pasal yang ada dalam undang-undang. Hak ini bisa digunakan untuk melawan KUHP baru. “Berbeda dengan dulu, undang-undang berlaku, rakyat tidak punya pilihan. Hanya ada Mahkamah Agung. Sekarang kan sudah ada MK,” jelasnya.

Secara pribadi, Fahri setuju RKUHP disahkan. Pasalnya, selama ini aturan pidana mengacu KUHP produk zaman Belanda. Fahri menilai sudah waktunya Indonesia punya aturan pidana buatan sendiri. “Satu sisi kita sudah merdeka 74 tahun. Tetapi undang-undang pidana yang dipakai masih zaman Belanda,” jelasnya.

Dia mengaku dirinya masih menemukan banyak kritikan selama pembahasan RUKHP. Namun dia menganggap hal itu wajar. Karena menurutnya tidak gampang untuk menyepakati konstitusi pidana. “Memang nggak bisa dihindari bersih dari kritik. Karena itu dinamika. Sudah puluhan tahun nggak selesai-selesai. Jadi memang tidak mungkin tidak dikritik karena itu UU lama,” paparnya.

(yah/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here