Soekarwo Dicecar Soal Bantuan Pemprov Jatim ke Tulungagung

FIN.CO.ID, JAKARTA – Setelah mangkir pada 21 Agustus lalu, mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Soekarwo dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Perkara ini menjerat Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.

Pria yang karib disapa Pakde Karwo itu diketahui menjalani pemeriksaan selama hampir delapan jam. Namun, saat ditemui seusai pemeriksaan, ia hanya mengaku dicecar sedikitnya 10 pertanyaan oleh penyidik.

“Pertanyaan yang pertanyaan betul jumlahnya 10. Sisanya tentang misalkan jadi pegawai kapan, dulu pendukung pilgubnya siapa,” ujar Soekarwo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (28/8).

Mantan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu mengatakan, substansi pertanyaan yang dilontarkan penyidik yakni perihal mekanisme serta aturan mengenai anggaran bantuan provinsi kepada Pemkab Tulungagung. Bantuan provinsi yang diterima Tulungagung tersebut menurutnya telah sesuai prosedur.

“Sudah. Sesuai prosedur sudah ada aturannya. Aturan perundangannya menetapkan lewat Musrenbang Bappenas dan kemudian ditindaklanjuti prosesnya lewat Pergub Nomor 13 Tahun 2011,” sambung Soekarwo.

Belum diketahui keterkaitan Soekarwo dengan kasus suap ini. Namun, diduga KPK bakal mendalami mengenai kebijakan Pemprov Jatim yang saat itu dipimpin Soekarwo dalam memberikan bantuan kepada Kabupaten Tulungagung, termasuk mendalami adanya dugaan rasuah dalam proses pemberian bantuan tersebut.

Beberapa waktu lalu, tim penyidik telah memeriksa Karsali yang merupakan mantan ajudan Pakde Karwo. Usai diperiksa, Karsali yang kini menjabat Komisaris di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur itu tak berkomentar banyak mengenai pemeriksaan yang dijalaninya.

Diketahui, kediaman Karsali di Perumahan Sakura, Kelintang, Surabaya bahkan pernah digeledah oleh tim komisi antirasuah beberapa waktu lalu. Dari sana, tim menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait suap anggaran APBD Tulungagung periode 201-2018.

Menanggapi ini, Soekarwo menyatakan pemeriksaan terhadap mantan ajudannya merupakan hal yang biasa. “Ya biasa toh. Ada tamu siapa, kemudian tamunya pasti semua tamu yang berhubungan dengan program pembangunan masyarakat sosial,” tukasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada pemeriksaan kali ini penyidik mendalami keterangan Soekarwo mengenai alokasi bantuan provinsi yang diterima Pemkab Tulungagung.

“Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait proses pengalokasian bantuan keuangan dari provinsi Jawa Timur untuk kabupaten Tulungagung,” kata Febri.

KPK pada 13 Mei 2019 telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi. Suap tersebut diduga dikumpulkan dari uang biaya fee para kontraktor.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here