KPK Diancam Bakal Digugat Praperadilan Soal Penetapan Tersangka Mantan Presdir Lippo Cikarang

Beranda Nasional KPK Diancam Bakal Digugat Praperadilan Soal Penetapan Tersangka Mantan Presdir Lippo Cikarang

FIN.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diancam akan digugat praperadilan oleh mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang yang berinisial BT atas penetapannya sebagai tersangka gratifikasi dalam kasus suap proyek Meikarta.

“Klien kami merasa difitnah, karena itu kami akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka klien kami,” kata kuasa hukum BT, Supriyadi di Jakarta, Kamis (29/8).

Dalam kasus Meikarta penyidik KPK menduga BT bersama BS memberikan gratifikasi kepapa Bupati Neneng Hasanah Yasin (NHY) untuk memperlancar izin pembangunan proyek Meikarta. Karena itu KPK menetapkan BT bersama BS dan NHY sebagai tersangka kasus tersebut.

KPK menduga bahwa BT terlibat dalam gratifikasi IPPT (izin Peruntukkan Penggunaan Tanah) Izin yang menjadi salah satu prasyarat proses pembuatan IMB (Izin Mendirikan bangunan). Untuk mendapatkan IPPT, KPK menduga bahwa BT telah memberikan gratifikasi sebesar Rp. 10,5 miliar kepada Bupati NHY kala itu.

“Tetapi dari informasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan fakta-fakta pesidangan sebelumnya diketahui bahwa dugaan KPK terhadap BT tersebut berdasarkan atas pengakuan dari EDS, selaku Land Permit & Permit Divison Head PT. Lippo Cikarang,” jelasnya.

Pengakuan dan pernyataan EDS tersebut di atas ditulis dalam BAP EDS dan disampaikan dalam sidang sebagai fakta persidangan. Selanjutnya, Kata Supriyadi, telah disebarluaskan secara gencar oleh media massa nasoinal. Sehingga terbentuk opini di sebagian masyarakat bahwa BT memang bersalah.

“Sesunggunya, pengakuan EDS itu tentang BT adalah fitnah belaka dan tidak ada dasar sama sekali. Tidak diketahui motif apa sesungguhnya motif EDS hal-hal yang menyudutkan BT. Sehingga BT ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus gratifikasi Meikarta,” ujarnya.

Dalam perkara ini, ada sejumlah tersangka yang sudah dinyatakan terbukti bersalah di persidangan Tipikor. Atas putusan tersebut bisa mempelajari sejauh mana keterlibatannya BT.

“Berdasarkan fakta dipersidangan hanya ada satu saksi yang mengatakan BT mengetahui masalahnya. Itulah muncul fitnahnya, padahal EDS tahu bahwa BT tidak bersalah. Bahkan, EDS mengaku dipaksa untuk mengatakan BT terlibat, kalau tidak rumahnya mau disita,” kata Supriyadi. Diduga EDS ini punya tujuan lain menyebutkan bahwa BT mengetahui peristiwa gratifikasi itu.

“Terkait kedudukannya BT sebagai presiden direktur memang mempunyai kewenangan secara adminitrasi. Tapi kalau bawahannya melakukan tindak pidana, ya tidak sertamerta dia harus ikut bertanggung jawab. Apalagi BT tidak mengetahuii dan tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan (suap-red) itu,” kata Supriyadi.

Karena itu Supriyadi berkeyakinan bahwa kliennya (BT) tidak melakukan perbuatan tersebut.“Bila kita melihat putusan pengadilan, keterangan mereka (terdakwa –red) itu tidak ada relevansinya dengan BT. Jadi saya merasa yakin bahwa klien kami (BT) tidak bersalah. Untuk itulah kami berupaya mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka, mengingat lembaga KPK tidak ada SP3,” kata Supriyadi seraya mengaku sedang menyiapkan materi gugatan tersebut.

(lan/fin)

Baca Juga

9 November Geruduk Parlemen

JAKARTA - Buruh berencana menggeruduk gedung parlemen baik di pusat maupun daerah saat pembukaan masa sidang. Aksi ini masih terkait dengan penolakan UU Cipta...

Soal Jokowi yang Sering Lupa Menyebut Namanya, Ma’ruf Amin: Namanya juga Lagi Tegang

JAKARTA- Wakil Presiden Maruf Amin angkat bicara terkait posisi dirinya yang disebut-sebut sebagai posisi yang 'terlupakan'. Bahkan di salah satu acara resmi, Presiden Joko...

Menakar Kinerja Jokowi di Masa Pandemi

JAKARTA – Genap sudah satu tahun usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik sebagai presiden di periode kedua, Pemerintahan Jokowi banyak mendapat sorotan. Tak...

Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Fadli Zon: Ummat Islam Sering Dibuat Marah

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, periode kedua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), ada beban perpecahan di tengah masyarakat. Yakni soal sensitifnya...

Siapkan Aksi 28 Oktober

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam melakukan orasi...

Berita Terbaru

Pendaftar Guru Penggerak Sudah Capai 1.108 Peserta

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, sebanyak 1.108 guru telah mendaftar menjadi calon guru penggerak angkatan kedua. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD,...

Denny Siregar: Jokowi yang Tetapkan Hari Santri, Tapi Dia Dituduh Anti Islam, Sial kan?

JAKARTA- Setiap tanggal 22 Oktober setiap tahun para santri merayakan hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Meski demikian,...

Media Diminta Edukasi Demokrasi

JAKARTA – Pemerintah mengajak kalangan media massa untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berdemokrasi. Terutama pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020....

Hari Santri Nasional, Menag Apresiasi Resolusi Jihad

JAKARTA- Hari Santri Nasional diperingati setiap 22 Oktober sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Penetapan Hari Santri antara lain didasarkan pada...

270 Orang Anarko Diamankan, Polisi Lakukan Maladministrasi

JAKARTA - Sebanyak 270 orang diamankan terkait demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Selasa (20/10). Mereka diamankan karena berniat membuat rusuh dan melakukan...

Nusantara

Diduga Berzina, Warga Pegirikan Dipolisikan

TALANG - Kasus dugaan perzinaan yang dilakukan warga Pegirikan, Kecamatan Talang diadukan ke jajaran Unit PPA Polres Tegal. Dari kasus perzinaan ini mengakibatkan istri...

Tinggi, Kasus Persetubuhan Anak di Cianjur

CIANJUR - Hak-hak anak masih belum terpenuhi dengan baik, mulai dari hak hidup layak sampai pendidikan. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap...

News

Tengku Zul Ingatkan Ada Banyak Penguasa Diktator yang Tumbang, Sabar Kita Lihat

JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustaz Tengku Zulkarnian mengingatkan penguasa untuk tidak berbuat zalim atau bertindak diktator. Tengku Zul menyebutkan beberapa diktator di dunia justru...

Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Demi Wujudkan Kedaulatan Telekomunikasi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur merupakan satu dari lima aspek utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Infrastruktur diyakini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi...

Giatkan Pengawasan Laut dan Udara, Bea Cukai Aceh Rangkul Dit. Polairudda Polda Aceh

Banda Aceh- Sebagai negara yang dianugerahi pulau-pulau yang terhampar, Indonesia membutuhkan pengawasan laut dan udara yang ketat. Hal ini dilaksanakan salah satunya oleh Bea...

Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Fadli Zon: Ummat Islam Sering Dibuat Marah

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, periode kedua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), ada beban perpecahan di tengah masyarakat. Yakni soal sensitifnya...

Siapkan Aksi 28 Oktober

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam melakukan orasi...

Regulasi Vaksinasi Harus Jelas

JAKARTA - Program vaksinasi COVID-19 harus dianggarkan dengan baik, agar tak membebankan BPJS Kesehatan. Skema pemberian harus jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut...

Bubar Setelah Enam Jam, Aksi Berakhir Damai

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam...