95,7 Persen Warga DKI tak Setuju

    FIN.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Tepatnya di sebagian wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan sebagian Penajam Paser Utara. Tidak semua setuju dengan rencana ini. Dari hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI, sebanyak 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta tidak setuju ibu kota pindah.

    Survei dilakukan pada 14-21 Agustus 2019. Penduduk DKI Jakarta tentu yang paling terdampak dari rencana perpindahan itu. “Sehingga tidak heran jika mereka paling banyak yang tidak setuju. Jumlahnya 95,7 persen responden dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota,” ujar Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Wibowo di Jakarta, Selasa (27/8).

    Sementara 48,1 persen responden dari Pulau Kalimantan setuju terhadap rencana tersebut. Responden dari Pulau Sulawesi sebanyak 68,1 persen sepakat ibu kota pindah. Menurut Kunto, belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota serta minimnya informasi dari pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan Ibu kota memicu reaksi negatif penduduk Jakarta.

    Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menambahkan pengumuman lokasi baru ibu kota Indonesia di Kaltim hanya akan menjadi wacana jika tanpa persetujuan DPR RI. Ada tiga alasan mengapa Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia yang baru. “Pertama, ingin cepat memberikan legacy kepada Indonesia. Kedua, sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini. Terlebih melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang di atas 50 persen. Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibu kota yang sudah lengkap dan menyeluruh,” terang Hendri.

    Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota ini sudah baik. Namun proses yang ada harus dikomunikasikan dengan rakyat. Hal ini dinilai penting agar tidak terkesan terburu-buru. “Alasan utamanya harus disampaikan. Kenapa ibu kota harus segera pindah. Sehingga masyarakat Jakarta, Kaltim, dan rakyat Indonesia juga bersiap,” imbuhnya.

    Dia menyatakan kajian survei tersebut dilakukan dengan basis riset. KedaiKOPI menangani riset opini publik pada skala kecil hingga nasional. Mereka memiliki koodinator lapangan di 34 provinsi serta 2.000 pewawancara. Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebanyak 1 200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multistage random sampling. Margin of error survei ini adalah +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sebanyak 24,6 persen memilih tidak beropini.

    Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar langkah pemindahan ibu kota harus sesuai aturan. Menurutnya, ada proses panjang dalam pemindahan ibu kota ke Kaltim. Pertama, pemerintah harus mengajukan ke DPR perihal pemindahan ibu kota. Termasuk wilayah mana yang ditetapkan. “Pertama presiden yang mencalonkan. Karena yang nanti menetapkan bersama-sama aalah pemerintah dan DPR. Jadi pemerintah tidak sepihak. Ini calon ibu kota, prosesnya diajukan ke DPR,” jelas JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (27/8).

    Selain itu, pemindahan ibu kota, juga harus melalui kajian yang matang. Salah satunya terkait ekologi. Setiap sektor mulai dari pemerintah hingga ekonomi juga harus dikaji secara mendalam. Selanjutnya menjadi kajian akademis. “Dari situ kemudian baru RUU. Nanti dibahas di DPR. Jadi masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh sampai disepakati oleh pemerintah dan DPR. Setelah itu, dibahas lagi tentang RUUTR (Rancangan Undang-Uundang Tata Ruang). Baru dibuat perencanaannya. Ini kan baru diajukan ke DPR dulu. Selanjutnya DPR dan pemerintah yang memutuskan bersama-sama,” ucap JK.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here