PON DAN AROMA REFRENDUM TANAH PAPUA

Oleh: Syaiful Amri

MOMEN sejarah perhelatan akbar, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Papua tahun 2020 diprediksi gagal dihelat. Spekulasi ini bukan tanpa dasar. Terlebih eskalasi politik merangsang situasi keamanan yang kian tak menentu.

Kondisi makin diperparah, dengan pembangunan venue di Bumi Cendrawasih yang tak kunjung tuntas. Padahal, gelaran Pekan Olahraga Nasional (Popnas) XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) XVI tinggal menghitung hari, tepatnya Oktober 2019. Implikasi ini, merupakan sinyal gelaran bersejarah itu akan digagalkan.

Kantor Berita Fajar Indonesia Network (FIN) mendapatkan sejumah bukti. Pertama, surat baik dari Gubernur Papua Lukas Enembe dan kedua surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang ditandatangan Sekretaris Jendral Gatot S. Dewa Broto.

Dari dua surat tersebut, secara jelas mencerminkan ketidaksiapan infrastruktur Popnas dan Papernas yang dapat berujung pada pembatalan PON. Yang menarik, FIN juga mendapatkan adanya surat yang kental dengan nuansa politis.

Surat tersebut berasal dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang ditandatangani Ketua MRP Timotius Murip tertanggal 21 Agustus 2019. Beberapa implikasi ini, yang mengesankan gejolak di Papua memang dirancang sedemikan rupa dan begitu terstruktur. Siapa yang bermain? Mari kita bedah secara singkat.

Kita mulai dari surat pertama yang datang dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang ditandatangai di Papua, 20 Agustus 2019. Surat dengan Nomor: 4263/9676/SET Prihal: Permohon Pemindahan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (Popnas) XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) IX tahun 2019.

Ada enam poin di dalam surat tersebut. Pertama, kondisi keamanan secara umum di Papua serta secara khusus di Jayapura dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan atlet peserta Popnas dan Peparnas yang belum stabil paska terjadinya demonstrasi besar-besaran masyarakat Papua berkaitan kejadian di Surabaya dan Malang. Rentang waktu yang terbilang dekat dengan rencana pelaksanaan Popnas dan Peparpenas.

Kedua kebijakana Pemerintah Papua saat ini melalui APBD difokuskan untuk kegiatan strategis yaitu persiapan penyelenggaraan PON XX dan Peparpenas XVI tahun 2020 di Papua.

Ketiga proses pengadaan peralatan pertandingan dan penyelenggaraan yang dipihakketigakan (Lelang) sebagaimana yang tertuang dalam dokumen anggaran sampai saat ini belum dilaksanakan pelelangan. Unit Layanan Pengadaan (ULP) meminta standar tekhnis dan kejelasan ketersediaan peralatan yang dibutuhkan oleh vendor/penyedia barang tekhnis yang sulit dipenuhi.

Keempat, technical delegate dari cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Popnas dan Peparpenas juga kesulitan untuk memberikan jaminan ketersediaan peralatan yang dibutuhkan.

Kelima, venue yang akan digunakan untuk Popnas dan Pepapenas sebagian besar venue yang tidak akan digunakan dalam pelaksanaan PON dan Peparnas tahun 2020, sehingga tujuan untuk menjadikan Popnas dan Peparpenas sebagai ujicoba venue tidak akan tercapai.

Dan yang keenam, waktu pelaksanaan Popnas dan Peparpenas yang tinggal kurang lebih 50 hari lagi, sementara beberapa venue yang akan digunakan juga belum siap maka akan sangat menggangu perhatian Pemerintah Provinsi Papua dalam menyiapkan PON dan Peparnas tahun 2020.

Dari keenam poin tersebut Gubernur Papua Lukas Enembe secara jelas meminta pihak terkait dalam hal ini Menpora untuk menunjuk provinsi lain menjadi tuan rumahh Popnas dan Peparpenas 2019.

Surat ini telah dikirim dan ditembuskan ke Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Pelaksanaa Presitasi Olahraga Kemenpora termasuk Ketua DPRD Papua.
Hanya berselang sehari setelah surat itu diluncurkan, muncul surat dari MRP. Surat itu berjudul “Maklumat Majelis Rakyat Papua” dengan Nomor: 05/MRP/2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here