Penambahan Kursi Pimpinan MPR Dinilai Tidak Mendesak

FIN.CO.ID, JAKARTA – Wacana pimpinan MPR menjadi 10 orang kian ramai diperbincangkan. Demi mewakili semua partai di parlemen, posisi pimpinan ditempatkan setara. Wacana itu bertujuan agar pembahasan masalah-masalah kenegaraan di MPR RI menjadi lebih kondusif.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai tidak ada argumen yang kuat dan subtantif untuk penambahan jumlah kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang. Kecuali karena keinginan untuk berbagi kekuasaan.

“Cara berpikir ini menunjukan perasaan dominatif DPR atas MPR. Padahal, MPR adalah ruang bertemunya DPR dengan DPD dalam kapasitas yang sama. Lalu, mengapa setiap partai harus dapat kursi MPR. Sementara DPD hanya diwakili oleh satu pimpinan. Apa yang membuat fraksi-fraksi di DPR lebih istimewa dibandingkan dengan anggota DPD. Semua fraksi di DPR sejatinya cukup diwakili satu perwakilan yang menjadi pimpinan MPR,” ujar Ray kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Rabu (21/8).

Menurutnya, fungsi pimpinan MPR lebih bersifat administratif. Ini menunjukan bahwa seluruh anggota DPR adalah satu kesatuan di majelis MPR. Begitu pun dengan DPD. Mereka adalah satu kesatuan di bawah satu pimpinan ketika berada di MPR. “Sekalipun tentunya, hak menyatakan pendapat mereka tetap bersifat individu. Baik anggota DPR maupun DPD. Dengan begitu, jumlah pimpinan MPR itu cukup dua. Satu unsur pimpinan yang mewakili DPR dan kedua unsur pimpinan yang mewakili DPD,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin. Dia menilai penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang merupakan usulan yang tidak masuk akal.

Menurut Ujang, usulan penambahan kursi pimpinan MPR tersebut merupakan salah satu upaya agar banyak partai politik yang mendapatkan kekuasaan. “Katanya kan nggak boleh bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan. Nah, ini kan hanya demi akomodasi kekuasaan. Mereka ingin mendapatkan semuanya,” ujar Ujang.

Dia mengatakan, kursi pimpinan MPR ditambah lebih banyak dengan tujuan setiap partai politik mendapat jatah kekuasaan dalam kepemimpinan periode Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Kalau begitu kenapa nggak sekalian 15 atau 20 pimpinannya. Biar semuanya masuk. Ini yang menurut saya logika akal sehatnya tidak ada. Semua sistem diubah-ubah seenaknya demi kepentingan sesaat yang pragmatis,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan percuma jika pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang. Karena MPR tidak ada fungsinya. Apalagi jika hanya sekedar simbolik untuk mengakomodasi semua partai. “Kalau simbolik kan tidak rasional. Hanya simbolik supaya semua partai harus dalam kepemimpinan. Saya nggak tahu ya, tetapi kalau fungsional nggak ada fungsinya,” jelas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Dia menjelaskan, fungsi kepemimpinan MPR dan DPR sangat berbeda. Pimpinan MPR, tugasnya simbolik seperti menerima tamu. Memimpin sidang pun hanya sekali dalam setahun atau sekali dalam lima tahun.

Fahri merincikan tiga kewenangan pimpinan MPR saat ini. Yakni memimpin sidang paripurna pelantikan presiden, amandemen UUD 1945, dan memimpin sidang pergantian apabila presiden diimpeachment. “Tidak ada yang terlalu menuntut sikap permanen dari kepemimpinan MPR,” paparnya.

Untuk saat ini, lanjutnya, belum memungkinkan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Dia mempersilakan jika periode berikutnya undang-undang diubah. “Belum ada kan. Aturannya belum ada. Mungkin di DPR yang akan datang akan ada perubahan silakan saja,” tukasnya.

Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan adanya penambahan kursi pimpinan MPR sebanyak 10 orang. Dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan secara mufakat. Hal ini dilakukan agar semua partai terwakili di MPR.

(yah/fin/rh)