Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

FIN.CO.ID, JAKARTA – Terdakwa kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Markus Nari kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (21/8). Kali ini, sidang beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam nota eksepsi, Kuasa Hukum Markus Tommy Sitohang mempermasalahkan surat dakwaan dari JPU KPK yang dinilai tidak tepat. Ia keberatan dengan subtansi pasal dakwaan yang dikenakan kepada kliennya. Markus Nari sebelumnya didakwa dengan pasal merintangi penyidikan dan memperkaya diri sendiri dan orang lain atas proyek itu.

Kuasa hukum keberatan dengan dakwaan Pasal 2 ayat 1 atau 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Kemudian, dakwaan Pasal 21 atau Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari sebagian nota eksepsi, pihak Markus menyoroti soal mempengaruhi proses penganggaran dan pengadaan pada proyek (e-KTP) yang dilakukan kliennya berdasarkan surat dakwaan jaksa.

“Jabatan apa yang dimilikinya sehingga proses penganggaran bisa terjadi dan siapa saja yang dipengaruhinya, mengapa bisa terpengaruh? Dakwaan jaksa menjadi tidak cermat dan tak jelas,” kata Tommy di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Selain itu, kuasa hukum mempertanyakan ketidakjelasan jaksa soal permintaan fee Rp5 miliar dari Markus ke Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman di kantornya. Kuasa hukum menilai keterkaitan apa Markus sehingga berhak mendapat fee sebesar itu.

Perihal jaksa yang menyatakan Markus memuluskan proses penganggaran kembali dan untuk membendung pengawasan proyek e-KTP dari Komisi II DPR, yang berujung pemberian uang dari PPK Kemendagri Sugiharto atas arahan Irman sesuai permintaan uang dari Markus.

Menurut kuasa hukum, jaksa tidak menjelaskan bagaimana caranya Markus memuluskan proses penganggaran kembali tersebut dan kewenangan apa yang dimiliki Markus serta bagamaina Markus membendung pengawasan dari Komisi II itu.

“Dakwaan jaksa penuntut umum jadi tidak cermat dan tak jelas,” kata kuasa hukum.

Kuasa hukum juga menganggap bahwa jaksa tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan pasal 22 yang didakwaan pada Markus Nari.

Hal ini, lanjutnya, berarti jaksa hanya menyatakan yang dilakukan oleh Markus adalah menemui mantan anggota DPR Miryam S. Hariyani. Lalu menyampaikan apabila Miryam mau mencabut keterangannya di persidangan maka Markus akan menjamin keluarga Miryam.

“Jika hal itu dikaitkan dengan bunyi pasal 22 yaitu terdakwa tidak memberikan keterangan yang benar lantas siapakah yang memberikan keterangan yang tak benar dalam perkara? Karena sepanjang dakwaan yang diuraikan jaksa maka yang tidak memberikan keterangan yang benar, quod non, adalah Miryam bukan Markus,” papar tim kuasa hukum.

Terakhir, tim kuasa hukum meminta hakim mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan dan meminta dakwaan terhadap Markus batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Rencananya, putusan sela akan disampaikan pekan depan.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa mantan Anggota Komisi II DPR RI Markus Nari memperkaya diri sendiri dengan uang senilai USD1,4 juta terkait pengadaan proyek e-KTP. Selain itu, Markus juga didakwa memperkaya orang lain dan korporasi.

“Yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu terdakwa memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan barang jasa paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) Tahun Anggaran 2011-2013,” kata Jaksa KPK Ahmad Burhanudin.

Atas perbuatannya ini, Markus Nari didakwa telah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU KPK juga mendakwa Markus Nari merintangi proses hukum kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Jaksa menyebut Markus Nari telah sengaja mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di persidangan perkara korupsi proyek pengadaan paket e-KTP 2011-2012 register perkara nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST pada PN Jakarta Pusat, terhadap saksi Miryam S Haryani dan terdakwa Sugiharto.

“Terdakwa Markus Nari dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi,” jelas Ahmad.

Jaksa menyatakan perbuatan Markus Nari tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(riz/gw/fin)