Validasi NIK Kunci Bansos dan Pelayanan Publik

Foto: Kemendagri

JAKARTA – Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single identity number, diyakini dapat memperbaiki base data bantuan sosial secara valid. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh harapan besar terhadap fungsi NIK itu sendiri.

“Ya, mudah-mudahan satu data yang valid dan baik untuk memberikan bantuan sosial di waktu yang akan datang,” singkat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Kamis (22/8).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan NIK merupakan identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Dikatakan Tjahjo, penduduk Indonesia saat ini yakni 266.534.836 jiwa, sementara masyarakat yang wajib KTP adalah 193.365.749 jiwa.

“Jumlah penduduk Indonesia per Juni 2019 adalah 266.534.836 orang, dengan wajib KTP sebanyak 193.365.749 jiwa. Sementara itu dilaporkan bahwa hingga saat ini proses perekaman KTP-el adalah 98,78 persen,” kata Tjahjo.

Dari jumlah tersebut sebanyak 191.000.595 jiwa atau 98,78 persen telah melakukan perekaman KTP-el. Sehingga, hanya 2.365.154 jiwa atau 1,22 persennya belum melakukan perekaman KTP-el.

“Untuk 1,22 persennya karena faktor geografis. tapi kami terus upayakan untuk jemput bola dan meminta partisipasi aktif masyarakat,” ungkapnya.

Saat ini Pemerintah mulai menerapkan Single Identify Number  dalam menata data kependudukan. Dengan adanya single identity number ini dapat merapikan data kependudukan Indonesia dan meminimalkan kejahatan.

“Dengan NIK sebagai Single Identity Number, masyarakat tidak perlu memiliki kartu banyak, cukup satu kartu bisa mewakili semuanya, karena NIK ini berlaku seumur hidup dan identitas lain wajib mencantumkan NIK nya. Hal ini juga bisa untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” papar Tjahjo.

Selain optimalisasi pemanfaatan NIK untuk bantuan sosial, dengan konsep Single Identity Number, NIK juga dapat digunakan untuk BPJS Kesehatan, keperluan beasiswa, Nomor Paspor, NISN/NPM, plat kendaraan dan nomor SIM. Sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri antara lain untuk pemanfaatan sebagai berikut:

Pertama, pelayanan publik seperti pemberian bantuan sosial. Kedua, perencanaan pembangunan seperti perencanaan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, alokasi anggaran. Keempat, pembangunan demokrasi seperti DP4 dan DAK2. Kelima, pencegahan hukum dan pencegahan kriminal.

“Pemanfaatan data kependudukan ini sudah dilakukan MoU dengan 45 Kementerian/Lembaga dan  1.227 lembaga pengguna yang telah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS),” imbuhnya.

Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melakukan monitoring untuk melihat akses data kependudukan setiap harinya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeei (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan,  pemanfaatan data kependudukan akan menjadi kunci untuk semua bantuan sosial dan pelayanan publik agar tepat sasaran.

“Penduduk kita sekarang 266 juta. Semuanya memiliki NIK. Optimalisasi pemanfaatan NIK ini akan menjadi kunci agar semua bantuan sosial dan  pelayanan publik itu bertujuan tepat sasaran,” ungkap Zudan.

Ditambahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam beberapa waktu belakangan ini, permintaan blanko KTP-el semakin meningkat. Untuk itu, ia meminta peran aktif masyarakat agar memperbaharui data kependudukannya apabila terjadi perubahan.

“Beberapa bulan terakhir ini, permintaan blanko KTP-el meningkat. Bisa karena sudah berpindah tempat, perubahan gelar hingga perubahan status. Dari 266 juta penduduk Indonesia itu NIK nya ada semua, kalau belum ter-update segera lapor ke Dukcapil setempat,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Sosial Agung Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemanfaatan NIK diharapkan dapat membuat program pemerintah menjadi tepat sasaran. Untuk itu, perlu sinergi dan konsolidasi lebih lanjut mengenai data tunggal yang akurat.

“Kita harus mempunyai data yang akurat. Karena itulah semua dasarnya harus NIK. Ke depan, harus ada sinergi konsolidasi lagi. Semuanya harus dan wajib basisnya NIK. Karena kami ingin memastikan bersama KPK seluruh program Bansos Pemerintah tepat sasaran,” terangnya. (ful/fin)