Hoaks Pemilu Terus Meningkat

Hoaks

FIN.CO.ID, JAKARTA – Lembaga penyelenggara pemilu mengakui jika tren hoaks pemilu dari tahun ke tahun terus meningkat. Berita bohong soal pemilu mulai dikenal 2004 lalu. Awalnya hoaks dibuat untuk menyerang penyelenggara pemilu. Seiring berjalannya waktu, hoaks mulai menyerang peserta pemilu, hingga pribadi komisioner KPU.

Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan jika pada 2019 hoaks lebih melebar lagi. Spektrumnya jauh lebih luas, lebih beragam dan persebarannya meningkat sangat cepat dibanding pemilu sebelumnya.

Dia menyebut pada konteks penyelenggaraan Pemilu 2019, hoaks terbesar yang pernah terjadi terkait tujuh kontainer surat suara tercoblos. Hoaks itu muncul pada awal Januari 2019. “Kita tak bisa membiarkan ini terus meningkat dalam artian peningkatan situasi yang negatif itu terus berlanjut,” ujar Arief di Jakarta, Selasa (20/8). Dia menyebut hoaks meski sudah diklarifikasi tetap akan menempel di masyarakat. Dia mengajak semua pihak bekerja sama menekan munculnya hoaks, khususnya yang terkait pemilu.

Sementara itu, Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Wahid menyebut hoaks tak boleh dibiarkan menyebar tanpa klarifikasi lebih dari empat jam. Bila melebihi rentang waktu ini, netralisasi berita bohong bisa mencapai 10 persen penerima informasi.

“Misalnya ada 10 ribu orang terpapar hoaks. Jika sudah tersebar lebih dari empat jam, diklarifikasi. Maka hanya seribu orang saja yang akan percaya terhadap klarifikasi yang disampaikan. Sebanyak 9 ribu lainnya akan tetap mempercayai hoaks,” jelas Anita

Lembaga penyelenggara pemilu harus proaktif mengidentifikasi hoaks. KPU diminta tak hanya menindaklanjuti hoaks yang sudah viral di media sosial.”Jangan menunggu viral. Tetapi kita yang harus rajin mencari-cari percakapan orang-orang tentang penyelenggaraan pemilu,” terangnya.

Mafindo setidaknya menemukan 33 hoaks yang menghebohkan publik selama penyelenggaran pemilu. Sebagian besar hoaks itu menyerang KPU selaku penyelenggara. Yang paling sering disebarkan adalah terkait hoaks Ketua KPU Arief Budiman saudara dari aktivis Soe Hok Gie yang kebetulan memiliki nama yang sama.

Selain itu, ada hoaks pembobolan situs KPU, hoaks perekrutan tenaga kerja Tiongkok untuk mencoblos calon tertentu, ancaman pembunuhan kepada komisioner KPU jika tak memenangkan calon tertentu, hingga puncaknya hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos.

Anita menyebut penanganan hoaks sebenarnya tak hanya berhenti sampai tahap klarifikasi. Penyelenggara pemilu maupun aparat hukum disarankan tetap memonitor percakapan publik media sosial terkait klarifikasi yang telah disampaikan. “Kita perlu mulai benar-benar memperhatikan hoaks, termasuk verifikasi yang kita berikan menimbulkan percakapan apa,” paparnya.

(khf/fin/rh)