KPK Beberkan Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

    Ilustrasi, Foto ist

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 40 peserta seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang lolos tahap tes psikologi. Terdapat dua hal yang dicermati KPK terkait kepatuhan pelaporan LHKPN ke-40 peserta.

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengemukakan, hal-hal yang menjadi perhatian pihaknya yakni apakah para peserta pernah melaporkan LHKPN. Serta, kepatuhan pelaporan periodik tahun 2018 yang dilaporkan secara tepat waktu dalam kurun 1 Januari hingga 31 Maret 2019.

    “Dari identifikasi tersebut terdapat beberapa Informasi yang bisa kami sampaikan ke publik, sebagaimana pertanyaan yang pernah diajukan pada KPK sebelumnya,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (19/8).

    Febri merinci, perihal pelaporan LHKPN non-periodik, terdapat sedikitnya 27 peserta capim KPK yang pernah melaporkan LHKPN. Pelaporan tersebut dilakukan antara satu kali, hingga yang tertinggi enam kali. Sedangkan, sisanya yakni 13 peserta lain, tidak tercatat pernah melaporkan LHKPN.

    Akan tetapi, Febri menggarisbawahi, di antara ke-13 peserta itu terdapat capim yang bukan termasuk penyelenggara negara. Sehingga, mereka tidak diwajibkan melaporkan LHKPN kepada KPK.

    “Yaitu mereka yang menjabat sebagai komisioner Kompolnas, auditor, dosen, pegawai bank, tim Stranas PK, dan Advokat. Sebagian dari 13 calon ini tidak termasuk wajib lapor LHKPN karena bukan merupakan Penyelenggara Negara sebagaimana diatur di UU Nomor 28 Tahun 1999 dan aturan terkait lainnya,” ucapnya.

    Data selanjutnya yang diidentifikasi KPK yakni seputar ketepatan waktu pelaporan LHKPN secara periodik untuk tahun 2018. Febri mengatakan, terdapat sedikitnya 14 peserta penyelenggara negara yang secara tepat waktu melaporkan LHKPN periodik per 1 Januari hingga 31 Maret 2019.

    “Mereka merupakan PN (penyelenggara negara) yang berasal dari PPATK, KPK, Polri, BPK, BPKP, LPSK, Universitas Jember, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan,” terangnya.

    Sedangkan untuk peserta yang terlambat melaporkan LHKPN periodik 2018, yakni yang melapor melewati batas 31 Maret 2019, sebanyak enam peserta. Mereka berasal dari unsur Sekretariat Kabinet, Polri, serta Kejaksaan.

    “Terakhir yang tidak melaporkan LHKPN periodik sebanyak dua orang PN, yang berasal dari institusi BUMN dan Polri,” tukasnya.

    Febri menjelaskan, pelaporan LHKPN oleh penyelenggara negara merupakan salah satu kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka, sambungnya, diwajibkan melapor LHKPN demi mewujudkan pemeeintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    “Sehingga semestinya semua pihak tidak mereduksi isu pelaporan LHKPN sekadar sebagai aspek formalitas, apalagi sampai mengabaikan kepatuhan pelaporan LHKPN ini,” tegasnya.

    Di sisi lain, Febri menyampaikan harapan KPK agar Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK menjadikan data kepatuhan pelaporan LHKPN sebagai salah satu pertimbangan dalam menyaring para calon. Ia mengimbau supaya jangan ada kesan kompromi dari Pansel terhadap pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan para peserta.

    Terpisah, Wakil Ketua Pansel Capim KPK Indriyanto Senoadji menuding terdapat kepentingan lain di balik kritik masyarakat terhadap kepatuhan LHKPN para peserta. Sebab, kata dia, dalam seleksi capim KPK periode sebelumnya, tidak pernah ada satu pun kepatuhan pelaporan LHKPN peserta yang dipersoalkan.

    Indri menilai, isu pengumuman LHKPN para Capim sengaja dilontarkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu (vested interest). Ia pun menegaskan Pansel tidak akan terpengaruh terhadap isu tersebut dan tetap bekerja secara maksimal untuk menyeleksi pimpinan KPK yang berintegritas.

    “Jadi memang ada pihak-pihak tertentu yang memiliki vested interest yang tinggi dengan cara menebar isu secara silih berganti. Pansel tetap fokus pada tugas, dan tidak terpengaruh dengan penyebaran isu konvensional tersebut,” pungkasnya.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here