KPK: Rekam Jejak Calon Menteri Penting

FIN.CO.ID, JAKARTA – Presiden terpilih Joko Widodo sudah menyampaikan komposisi kabinet periode 2019-2024. Yakni 55 persen profesional dan 45 persen parpol. Calon menteri diharapkan punya rekam jejak yang baik. Sementara itu pos kementerian penegakan hukum, disarankan dari kalangan profesional atau pejabat karir.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. “Itu penting dalam memilih orang yang berintegritas. Karena jangan sampai seperti pengalaman yang lalu-lalu. Jadi menteri ada masalah dengan integritasnya. Ini rawan sekali. Sebab mereka punya power, kekuasaan, memegang dana yang cukup besar. Jangan sampai ada masalah integritas. Saya harapkan baik dari dari partai atau nonpartai perlu ditelusuri track record-nya,” tegas Agus di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/8). KPK hingga saat ini belum diminta untuk menelusuri rekam jejak menteri yang akan mengisi kabinet .

Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tidak seyuju adanya dikotomi antara menteri dari profesional dan partai politik. “Sebenarnya tidak ada dikotomi soal menteri profesional dari partai dan profesional dari kalangan teknokrat,” ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (17/8).

Menurut dia, partai juga terus menerapkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, teknologi manajemen. “Profesionalitas itu dimaknakan sebagai semua pemahaman terhadap keseluruhan disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugasnya,” terang Hasto.

Dia menjelaskan partai juga menerapkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Mulai teknologi , psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, manajemen, hingga filsafat. Yakni filsafat Pancasila. “Jadi, kami tidak menyetujui dikotomi parpol dan profesional. Karena partai juga mengembangkan kemampuan profesional,” tegasnya.

Terpisah, analis Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai profesional nonparpol diperlukan di pos-pos kementerian yang berkaitan dengan penegakan hukum. Menurutnya, Jokowi harus berhati-hati untuk menempatkan calon menterinya di pos kementerian yang unsur eksekutif dan yudikatifnya tidak bisa dicampuradukkan.

“Misalnya di Kemenkumham. Itu tidak boleh orang partai. Karena ketika ada kekuasaan eksekutif bercampur dengan kekuasaan yudikatif, akan ada kepentingan. Hukum akan terganggu,” kata Pangi di Jakarta, Sabtu (17/8).

Menurutnya, calon dari parpol untuk pos menteri yang berhubungan dengan penegakan hukum, bisa memiliki loyalitas terpeca. Yakni antara tugas negara dan kepentingan partainya. “Nanti lebih besar gen politiknya daripada penegakan hukum. Sehingga ada kepentingan untuk mengamankan kepentingan partai,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Voxpol ini menyarankan, Jokowi memilih orang yang akan mengisi pos-pos kementerian yang berkaitan penegakan hukum dari kalangan profesional atau pejabat karir. “Misalnya untuk jabatan di yudikatif seperti Menkumham, Jaksa Agung, Jokowi harus berani tidak membawa orang parpol,” papar Pangi.

(rh/fin)