7 Daerah Belum Laksanakan Putusan MK

Tim kuasa Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang di Ketuai, Bambang wijayanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). PHPU untuk calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019 ini disidangkan sesuai jadwal, dengan agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon. Dihadiri pihak termohon yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak terkait dalam perkara, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diwakili tim kuasa hukumnya. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK.

FIN.CO.ID, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) belum sepenuhnya dilaksanakan Komisi Pemilihan (KPU). Lembaga penyelenggara pemilu masih menindaklanjuti 12 putusan MK terkait gugatan hasil suara Pemilu Legislatif. Hingga kini, baru tujuh daerah yang telah melaksanakan putusan.

Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, pelaksanaan putusan tersebut mulai dilaksanakan sejak Sabtu (11/8) lalu. Daerah yang telah menindaklanjuti di antaranya terkait, dua putusan penetapan ulang di Bintan, Banda Aceh, Pontianak hingga penghitungan ulang surat suara di Surabaya dan Trenggalek.

“Bintan dua tindak lanjut, Surabaya, Batam, Trenggalek, Banda Aceh dan Pontianak,” kata Ilham di Jakarta, Sabtu (17/8). Ia menyebut, terdapat beberapa daerah lain yang dijadwalkan menjalankan putusan MK pada 19 Agustus. Di antaranya Bekasi, Peureulak (Aceh), Dolok Sanggul (Sumatera Utara) hingga Pegunungan Arfak.

Ketua KPU RI Arief Budiman menyebut akan menyelesaikan 12 putusan MK terkait gugatan hasil Pileg 2019. Ia menargetkan dalam minggu ini sudah rampung seluruhnya. “Minggu ini mereka semua selesaikan. Kemungkinan minggu depan sudah dilaporkan ke KPU RI. Segera dijadwalkan untuk melakukan penetapan perolehan suara, kursi dan calon terpilih secara nasional. Bisa saja lebih cepat,” jelas Arief.

Ia mengaku, setelah ini pihaknya akan mengadakan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak. Namun hal itu harus menunggu seluruh tahapan pemilu selesai dan para calon terpilih dilantik semua. “KPU akan bikin evaluasi setelah tahapan pemilu selesai, setelah calon terpilihnya dilantik. Kalau DPRD kota sekitar bulan Agustus, provinsi Agustus-September, DPR RI Oktober. Setelah itu semua selesai KPU melanjutkan evaluasi, termasuk evaluasi sistem dan tata cara pemilu,” ungkapnya.

Arief mengklaim telah melaksanakan investigasi terkait berbagai pelanggaran dalam penghitungan suara yang terjadi. “Sudah selesai, ini kan kenapa terjadi begini kan tahapannya panjang. Mulai dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu merekomendasi, KPU menindaklanjuti. Lalu disengketakan ke MK, MK sudah putuskan dan perintahkan kita sekarang sudah jalan,” tandas Arief.

(khf/fin/rh)