Petani korban Penganiayaan Minta Keadilan ke Jokowi

FIN.CO.ID, JAKARTA – Peberenti, istri korban penganiayaan oknum kepolisian kehutanan (polhut) Sumatera Selatan mengadu dan meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu (17/8).  Presiden diminta turun tangan memantau proses penegakan hukum suaminya, Basta Siahaan, petani sawit yang dianiaya dan ditodong senjata api oleh oknum Polhut Sumsel.

“Bapak Presiden Jokowi tolong beri kami keadilan. Tanpa tahu persoalan suami saya diperlakukan seperti binatang, diseret, dianiaya dan ditodong pilstol oleh polisi kehutanan,” kata Peberenti yang ditemui melakukan aksi unjuk rasa tunggal di Patung Kuda, tak jauh dari Istana Negara.

Peberenti mengisahkan, pada 28 februari 2019 malam segerombolan oknum polhut bersama preman dengan mengendarai mobil dinas Polhut Sumsel mendatangi kediaman mereka di Kampung Sawah, Desa Mendis Jaya, Kecamatan BayuLencir, Musi Banyu Asin, Sumsel. Gerombolan tersebut menuding lahan berkebun milik korban berada pada areal hutan produksi.

Selanjutnya oknum polhut melakukan BAP (berita acara pemeriksaan) terhadap korban dengan intimidasi senjata laras panjang ke arah korban. Tak berhenti sampai di situ, korban bersama keluarga digiring ke kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Bayung Lincir, untuk bertemu  M. Bram Kurniawan, Kepala Resot pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) KPH Wilayah II Lalan Mendis

Seusai BAP Enbram menurut Peberenti kemudian mengingatkan korban agar memberi sejumlah uang karena anggota polhut telah jauh-jauh datang dari Palembeng.

“Mengertilah, mereka (oknum polhut) kan jauh-jauh datang dari provinsi,” kisah Peberenti menirukan ucapan M Bram.

Namun, karena korban tak bisa memenuhi permintaannya, seorang anggota polhut bernama Jupriyadi kemudian memerintahkan membawa ke Palembang. Pada saat itulah terjadi penganiayaan berupa penyeretan, pemukulan terhadap Basta, istri dan anaknya yang mencoba menghalangi.

“Kami diseret ke mobil preman dan dibawa ke Balai Gakum Kehutanan Palembang,” jelasnya.

Dikatakan Peberenti, sudah 6 bulan suaminya menjalani proses hukum tanpa tahu kesalahan mereka.

Andy Nababan, kuasa hukum korban menuturkan aksi yang dilakukan istri korban semata-mata meminta kepada Presiden Jokowi agar menaruh perhatian atas kasus ini. Menurutnya, di tengah perayaan Hari Kemerdekan Indonesia ke 74, justru korban merasakan kemerdekaannya dirampas oleh oknum-oknum polhut dan sistem penegakan hukum yang tidak profesional.

Atas kasus tersebut, pihaknya kata Andy sudah melaporkan ke sejumlah lembaga negara terkait seperti Komisi Nasional Hak Azasi dan Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Ombudsman, Kadiv Propam Polri, dan Istana Negara sebulan lalu (Juli 2019) namun hingga kini belum mendapat respon yang signifikan.

Lebih jauh Andy menjelaskan bahwa penganiayaan ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Polda Sumsel, 2 Maret 2019. Hanya saja hingga kini pelaporan tersebut menurut Andi tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

“Bahkan pada 25 Juni 2019 kami diberitahu lewat surat oleh Polda Sumsel bahwa pelapran dinilai tidak mencukupi alat bukti. Padahal saksi dan hasil visum dari penganiayaan itu sudah dilampirkan,” tukas Andy.

Dalam perjalanannya Basta Siahaan kemudian didakwa dengan Pasal 92 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a dan /atau huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dikatakan Andy, perkara ini bermula ketika pada tahun 2012, Basta Siahaan bersama rekan-rekan dan sanak saudaranya, membayarkan uang dengan total sejumlah Rp.1.202.500.000,- (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap kepada Kepala Desa Mendis Jaya, Zakaria Muchtar dan kepada Camat Bayung Lencir Drs. Bustanul Arifin.

Lahan tersebut sebagian besar sudah berupa kavling-kavling kebun kelapa sawit dan karet pada saat pertama kali diperlihatkan kepada Basta, sebagian lagi masih berupa semak belukar. Lahan-lahan yang berbatasan langsung dengan lahan tersebut juga seluruhnya sudah berupa kebun kelapa sawit dan karet.

Basta Siahaan menjadi yakin dengan adanya jaminan dari Kepala Desa Mendis Jaya dan Camat Bayung Lencir yang menyatakan bahwa lahan tersebut bebas dari sengketa dan bukan merupakan kawasan hutan.

Ia kemudian membayar tanda jadi pada tanggal 7 Maret 2012 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah kepada Zakaria Muchtar) setelah Kepala Desa Mendis Jaya tersebut melakukan pemindahan pohon-pohon sawit dan karet yang tak terurus yang sebelumnya berada pada lahan tersebut, selanjutnya secara bertahap dibayarkan sesuai progres pengerjaan pengkavlingan dan pengukuran lahan kepada Zakaria Muchtar dan Drs. Bustanul Arifin yaitu Camat Bayung Lencir yang ketika itu menjabat. Bahkan kedua pejabat tersebut membuat dan menandatangani 52 lembar surat keterangan usaha yang menerangkan bahwa Basta Siahaan berkebun di wilayahnya.

”Kami sangat berharap rekan-rekan wartawan ikut mendalami dan menelusuri perkara ini, apa latar belakang perkara ini hingga Basta Siahaan yang berdasarkan Surat Keterangan Usaha dari Kecamatan Bayung Lencir mengerjakan 10 hektar lahannya, harus ditangkap, disiksa dan ditahan bahkan diadili sedangkan tak kurang dari 70.000 hektar lahan di Kecamatan Bayung Lencir sendiri sudah berubah menjadi perkebunana sawit dan karet, ada apa?,” Jelas Andy.

Andy menjelaskan lebih lanjut bahwa Presiden telah mengeluarkan aturan Perpres No. 88 Tahun 2017, Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Secara rinci Perpres tersebut mengatur tata cara penyelesaian sengketa terkait penguasaan tanah di kawasan hutan oleh masyarakat, pemidanaan tidak serta merta dapat diterapkan.

“Justru peraturan tersebut menghindari penyelesaian konflik pertanahan dengan memidanakan masyarakat” jelasnya.

Lebih jauh Andy menerangkan bahwa kliennya hingga kini tidak pernah diperlihatkan Peta Kawasan Hutan Produksi yang katanya dikuasainya, bahkan tidak pernah dijelaskan kawasan hutan mana yang menurut penyidik ditanami kelapa sawit oleh Basta.

Ketidakcermatan yang fatal dilakukan penyidik dalam perkara ini menurut Andi adalah diterapkannya ketentuan pidana berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan hingga saat ini sepanjang yang kami ketahui lembaga tersebut belum dibentuk.

“Untuk itu segala tindakan yang telah dilakukan penyidik akan kami minta pertanggungjawabannya kepada Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena klien kami sudah sangat menderita dan dirugikan” pungkas Andy.

(Lan/Fin)