Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK Bamsoet bertemu pegiat sosial dan nitizen: Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo didampingi Sekjen DPR RI, Indra Iskandar bertemu dengan pegiat sosial dan nitizen di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Bamsoet mengatakan, masyarakat sekarang bisa mengetahui berbagai program dan fungsi yang dijalankan di DPR RI lewat aplikasi DPR Now. Masyarakat juga bisa melihat aktivitas dan denyut nadi para wakil rakyat di DPR, hingga bisa memantau kegiatan sidang secara real time. Bamsoet mengimbau kepada para member (anggota tetap) agar ketika melakukan registrasi benar-benar melengkapi data-data yang dibutuhkan sehingga memudahkan kroscek ataupun tindak lanjut pengaduan mereka, sekaligus juga menjalin komunikasi dua arah antara DPR dan masyarakat.

FIN.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024. Dalam pemerintahan nanti, Jokowi bersama Ma’ruf Amin akan mengisi kabinet dari kalangan profesional sebanyak 55 persen. Sedangkan dari kalangan partai politik sebanyak 45 persen.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sepakat komposisi 55 persen dari profesional dan 45 persen partai politik untuk kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Komposisi itu diyakini bisa merealisasikan semua program, visi, dan misi pemerintahan Jokowi. “Presiden sudah tahu kebutuhan pemerintahannya lima tahun ke depan. Dia memberikan komposisi pemerintahannya lebih banyak profesional. Menurut saya itu pilihan yang tepat,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen,Senayan, Jakarta, Kamis (15/8).

Bamsoet yakin Jokowi memiliki pertimbangan matang dengan komposisi ini. Termasuk komunikasi dengan partai koalisi untuk nama-nama yang akan masuk struktur kabinet. “Kan beliau yang menentukan dengan hak prerogatif yang dimilikinya menentukan orang-orang sesuai dengan rencana kerja lima tahun ke depan,” ucap dia.

Dia menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan komposisi ini. Terlebih, Jokowi sebagai Kepala Negara memiliki hak prerogatif penuh dalam menentukan pembantunya di pemerintahan. “Presiden sudah mengkalkulasi dampak keputusannya. Tugas kita hanya bisa men-support,” imbuhnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Menurutnya Jokowi mengetahui apa yang dibutuhkan bangsa ini. “Penyusunan komposisi kabinet itu merupakan hak prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden terpilih. Beliau pasti mengetahui kebutuhan bangsa ini terkait figur yang tepat untuk membantu beliau dalam merealisasikan janji-janji politiknya,” ungkap Ace.

Dia menyebut, penyusunan kabinet bukan soal jatah menteri yang didapat oleh masing-masing parpol. Melainkan, kebutuhan dalam mensukseskan bangsa lima tahun ke depan. “Ini bukan soal jatah-jatahan, soal kabinet merupakan kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan yang sukses dalam lima tahun ke depan. Pak Jokowi sangat memperhatikan masukan dari partai politik,” bebernya.

Ace mengatakan, pihaknya mendukung apapun keputusan Jokowi terkait kabinet. Menurutnya, Jokowi membutuhkan tim yang solid dan sukses. “Apapun yang diputuskan Pak Jokowi tentu kami akan mendukungnya dalam menjalankan pemerintahan ke depan,” tukasnya.

Sementara itu, Partai Hanura tidak mempersoalkan jika kuota menteri dari unsur partai di kabinet Joko Widodo hanya 45 persen. Menurut Hanura, porsi menteri dari unsur partai harus sesuai dengan kebutuhan. “Ya, nggak apa-apa porsinya 45 persen. Untuk saya sudah bagus-bagus saja,” kata Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8).

Menurut OSO, Hanura juga sudah memberikan sejumlah nama calon menteri kepada Jokowi. Namun, dia enggan menyebutkan nama. “Sudah setor nama calon menterinya. Sudah banyak, ada 40 orang. Soal siapa saja, itu rahasia. Itu nggak bisa dibuka di sini. Kalau kita buka, nanti mendahului apa yang ada dalam benak Presiden. Itu yang nggak boleh,” tandasnya.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin menilai bagus jika menteri Jokowi didominasi profesional dan kalangan muda. “Namun pertanyaannya profesional dari parpol atau profesional murni,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN), di Jakarta, Kamis (15/8).

Karena menurut Ujang, kalau diambil dari profesional parpol itu sama saja dari Parpol. “Masyarakat kan hanya ingin profesional murni bukan dari parpol. Sudah seharusnya Jaksa Agung dipegang oleh orang profesional dan jangan diberikan kepada parpol. Karena akan menjadi rusak,” tandasnya.

(yah/fin/rh)