Amandemen Jadi PR Periode Mendatang

Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK :

FIN.CO.ID, JAKARTA – Wacana dikembalikannya wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi melalui amandemen UUD 1945 terus mengemuka. Sejumlah elite politik setuju dengan usulan tersebut. Namun, amandemen tak bisa dilakukan pada masa periode 2014-2019.

“MPR sekarang nggak mungkin mengamendemen lagi. Kita meninggalkan bahan saja. Bahan sudah jadi, rekomendasi untuk MPR periode akan datang bahwa perlu amendemen. Itu disepakati oleh MPR yang sekarang. Namanya amandemen terbatas perlu untuk GBHN saja. Hanya itu,” ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8).

Ketum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan wacana amendemen terbatas UUD 1945 tersebut sebenarnya sudah muncul pada MPR periode 2014-2019. MPR bahkan telah membentuk dan mengesahkan panitia ad hoc yang bertugas menyiapkan materi penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia pada Agustus 2018. Salah satu tugasnya adalah menyusun soal rencana pembentukan kembali pembangunan model Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Panitia ad hoc akan menyelesaikan sejumlah rekomendasi sebagai acuan amendemen terbatas UUD 1945 di periode mendatang. Rekomendasi tersebut akan dibawa ke sidang paripurna akhir masa jabatan MPR pada 27 September 2019. “Namun, seiring berjalannya waktu, kesibukan pemilu dan yang lain-lain, wacana itu belum bisa terselesaikan. Sekarang sisa waktu tinggal dua bulan. Dalam aturan tidak memungkinkan ada amendemen,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Ma’ruf Cahyono menegaskan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada rakyat.

“Yang lebih penting dalam Sidang Tahunan MPR adalah bagaimana menegakkan kedaulatan rakyat, melembagakan demokrasi dengan cara-cara yang terbuka dan transparan, melalui pemberian informasi yang transparan pula. Informasi yang akuntabel kepada masyarakat. Ini diatur dalam peraturan Tata Tertib MPR No 1 Tahun 2014. MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja,” jelas Ma’ruf Cahyono di gedung MPR, Jakarta, Kamis (15/8).

Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, prinsip sebagai negara demokrasi yang menganut kedaulatan rakyat, maka penyelenggaraan negara berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Pada Jumat, 16 Agustus 2019, MPR menggelar Sidang Tahunan. Ma’ruf memaparkan Sidang Tahunan MPR merupakan agenda rutin setiap tahun. Hal ini sebagai amanat dari peraturan Tata Tertib MPR. Sidang Tahunan MPR memiliki makna yang sangat penting. “Pertama, karena dalam Sidang Tahunan MPR ini saatnya para pelaksana kedaulatan rakyat yaitu lembaga negara menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat,” jelasnya.

Sidang Tahunan ini adalah untuk mendapatkan informasi apa-apa yang sudah dilaksanakan selama satu tahun oleh lembaga-lembaga negara. Kedua, sebagai bentuk daripada akuntabilitas lembaga negara kepada masyarakat.

Sesuai apa yang dimandatkan dalam peraturan Tata Tertib, lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY. Itu adalah lembaga-lembaga negara yang memang dimandatkan oleh konstitusi. “Kenapa hanya lembaga-lembaga negara itu. Karena esensinya lembaga-lembaga negara itu adalah pelaksana kedaulatan rakyat. Rakyat berhak mengetahui apa yang yang menjadi kinerja lembaga negara tersebut,” paparnya.

Ma’ruf menyebutkan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. “Ini adalah salah satu bukti bahwa rakyat berdaulat, rakyat berhak memperoleh informasi. Negara memberikan informasi melalui tugas MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR. Laporan kinerja lembaga negara disampaikan kepada masyarakat. Ini sudah menjadi konvensi ketatanegaraan,” ucapnya.

(rh/fin)