168 ASN Koruptor Belum Dipecat

FIN.CO.ID, JAKARTA – Hingga 5 Agustus 2019, Kementerian Dalam Negeri belum memecat 168 aparatur sipil negara (ASN) koruptor. Banyak alasan yang menyebabkan belum terealisasinya pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH).

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan para ASN tersebut belum diberhentikan karena belum diproses oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

“Rinciannya ada 10 PNS di lingkup provinsi, PNS pemerintah kabupaten/kota 139 orang, PNS di kota 19 orang, total semua kurang lebih 168 orang,” ujarnya dalam pertemuan bertajuk Penyelesaian Sengketa Hukum Bidang Otonomi Daerah Dalam Rangka Penegakan Hukuman Bagi Kepala Daerah dan ASN yang Melakukan Tipikor di Jakarta, Kamis (15/8).

Sejumlah faktor yang menyebabkan 168 orang masih belum dipecat oleh PPK daerah, seperti kejadian sudah berlangsung cukup lama, kepala daerah sudah tidak menjabat, terdapat mutasi dan sudah meninggal.

“Memang kami memahami tidak mudah melakukan ini,” ucap dia.

Kemudian, ada pula kepala daerah yang merasa sungkan untuk melakukan pemecatan. Namun, ditegaskan pemecatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

“Ini bukan personal, ini masalah sistem. Ini kewajiban kita, bahwasanya kita punya kewajiban itu melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ketika ketentuan perundangan harus dilakukan pemberhentian kepada ASN yang sudah inkrah, ya apa boleh buat?” tutur dia.

Diakuinya penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh PPK di tingkat masing-masing sehingga kewenangan berada pada PPK.

Dalam praktiknya, saat terdapat persoalan yang dihadapi, tidak mudah mendorong PPK untuk melakukan kewenangannya. Dikatakannya PPK di tingkat pusat adalah menteri kepala badan, untuk provinsi gubernur dan untuk kota/kabupaten wali kota/bupati, kewenangan itu ada PPK.

“Dari total 2.357 ASN yang harus dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah dan 98 orang berada di instansi pusat,” katanya.(gw/fin)