UU Pilkada Harus Disesuaikan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah aturan dalam Pilkada harus direvisi. Undang-undang dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota terkait pengawas sudah tak tepat. Harus segera dilakukan penyesuaian. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih aturan dalam pesta lima tahunan.

Mereka yang peduli sudah mengajukan judicial review (JR) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Ada tiga masyarakat yang menggugatnya. Yakni Surya Efitrimen, Nursari serta Sulung Muna Rimbawan.

Surya menilai, ada beberapa pasal dalam UU yang bermasalah secara pengaturan untuk diterapkan dalam Pilkada 2020. Khususnya terkait dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dalam UU tersebut, kedudukan kelembagaan Bawaslu tingkat kabupaten/kota masih disebut sebagai Panwas Kabupaten/Kota yang masih bersifat sementara (ad-hoc). Padahal dalam UU 7/2017 Tentang Pemilu Bawaslu kabupaten/kota sudah bersifat tetap. Begitu pun terhadap jumlah keanggotaan masing-masing jajaran Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang sudah menyesuaikan dengan pengaturan dalam UU No 7 Tahun 2017.

“Perbedaan pengaturan kelembagaan Bawaslu dalam dua UU ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020,” ujar Surya di Jakarta, Rabu (14/8).

Adapun pasal yang dimohonkan yaitu Pasal 1 ayat 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 UU Pilkada terkait dengan kelembagaan Panwaslu Kabupaten Kota. Dalam amar pemohonan, pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan sepanjang frasa Panwas kabupaten/kota dinyatakan konstitusional bersyarat apabila dimaknai Bawaslu kabupaten/kota.

Amar selanjutnya, Surya meminta Pasal 23 ayat (3) sepanjang frasa “masing-masing 3 orang” dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sama dengan anggota Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. “Amar yang terakhir mengenai Pasal 24 ayat (1) kami mintakan inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945 karena kelembagaan Bawaslu Kab/kota sudah permanen,” bebernya.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja berharap lembaganya bisa menjadi cikal bakal pembentukan peradilan pemilu. Menurutnya, lembaga ini bisa saja hadir. Karena pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu merupakan amanat Undang-undang. “Karena Bawaslu sudah diberikan kewenangan ajudikasi, baik dalam menangani pelanggaran administrasi, maupun sengketa proses. Kenapa tidak sekalian jadi peradilan pemilu,” jelas Bagja.

Dia mengusulkan pembentukan lembaga peradilan pemilu menganut sistem seperti lembaga peradilan dalam tindak pidana korupsi (Tipikor). Nantinya, usul Bagja, lembaga Bawaslu bisa dipecah menjadi dua yaitu lembaga yang melakukan penyidikan hingga penuntutan layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga yang mengadili sengketa proses pemilu seperti pengadilan Tipikor.

Bagja menyebut dengan dibentuknya lembaga peradilan khusus Pemilu ini maka dipercaya tak ada lagi pihak yang mempertanyakan evektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). “Lebih baik jika pengadilan terpisah. Jadi yang mengadilinya adalah peradilan pemilu, yang menuntut pelanggaran administrasi, pidana, ada pada Bawaslu,” tandasnya.

(khf/fin/rh)