TNI Harus Bersihkan Prajurit Terpapar Radikalisme

FIN.CO.ID, JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus membersihkan tiga persen prajuritnya yang terpapar radikalisme. TNI jangan mengambil risiko, karena ini sangat berbahaya.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengaku terkejut mengetahui tiga perrsen anggota TNI terpapar radikalisme. Karenanya dia meminta agar Mabes TNI membersihkan paham radikal atau paham di luar ideologi Pancasila.

“Cukup mengejutkan. Yang seharusnya tidak boleh terjadi dan untuk tindak lanjutnya harus dibersihkan,” katanya di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu (14/8).

Hal tersebut dikatakan Agus menanggapi pernyataan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menyebutkan adanya 3 persen prajurit TNI aktif yang terpapar paham radikal.

“Tak ada jalan lain, selain membersihkan prajurit TNI yang terpapar ideologi di luar Pancasila,” tegas mantan Komandan Sekolah dan Staf Komando (Sesko) TNI ini.

Purnawirawan jenderal bintang tiga ini juga mengingatkan agar TNI tidak mengambil risiko dengan membiarkan prajurit yang sudah terpapar ideologi lain selain Pancasila.

“TNI tidak bisa untuk mengambil risiko terpapar oleh sebuah ideologi selain Pancasila. TNI sudah disumpah melalui Sapta marga dan sumpah prajurit, dan mereka adalah Bhayangkari negara dan bangsa harus patuh kepada Pancasila,” ucap Agus.

Jika tidak, tambah Agus, maka dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya, juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan H Purwanto menyebutkan prajurit TNI yang terpapar radikalisme harus disterilisasi agar mencintai kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saat ini memang diperlukan adanya upaya sterilisasi terhadap orang-orang yang terpapar ideologi lain selain Pancasila,” kata Wawan beberapa waktu lalu.

Nantinya, kata dia, akan ada verifikasi siapa-siapa saja yang sudah terpapar ideologi radikal tersebut.

“Nanti akan diverifikasi mana-mana yang terpapar dan tentu akan ada tindakan oleh ankum, yakni atasan yang berwenang menghukum. Semuanya nanti akan bergerak sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing,” ucapnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, dia berharap agar pemikiran ideologi di luar Pancasila menjadi netral, atau bahkan dapat kembali mendukung NKRI.

“Harus diupayakan supaya bisa menjadi netral. Syukur malah jadi mendukung kembali NKRI sehingga ini menjadi kewajiban kita semua supaya satu visi dan misi bahwa kecintaan NKRI harga mati. Masalah radikalisme menjadi warning bagi kita semua bahwa ini sungguh merupakan ancaman dan itu tidak boleh terjadi,” tegas Wawan.

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan sebanyak 3 persen prajurit TNI terpapar radikalisme. Selain itu, 18 persen pegawai swasta, 19 persen pegawai BUMN dan pegawai negeri sipil menolak ideologi Pancasila.

(gw/fin)