Selamat! Ronny F. Sompie Diganjar Bintang Jasa Utama

    Foto: Rumgapres For FIN

    Dianggap Berhasil Mencegah TKI Nonprosedural

    JAKARTA –  Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis (15/8).

    Bintang jasa ini adalah bintang medali sipil yang dikeluarkan oleh pemerintah setingkat di bawah Bintang Mahaputra. Bintang ini diberikan pada mereka yang berjasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa pada bidang sipil atau militer.

    Ronny menerima penghargaan Bintang Jasa Utama karena dianggap memberikan sumbangsih yang besar kepada negara, terutama dalam pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural (TKI NP) yang akan berangkat ke luar negeri.

    Kebijakan ini diaggap efektif dalam mencegah WNI menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas negara.

    Kiprah Ronny dalam pencegahan keberangkatan TKI NP dimulai pada Tahun 2017 ketika menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 yang mengatur penundaan terhadap permohonan penerbitan paspor dan pencegahan keberangkatan TKI NP.

    Surat Edaran ini diterbitkan setelah maraknya WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. Ronny menginstruksikan para petugas Imigrasi agar proaktif dalam upaya pencegahan pengiriman TKI NP.

    Upaya  ini dimulai dari permohonan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi hingga keberangkatan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandara atau pelabuhan dan perlintasan darat.

    Sejak diberlakukan kebijakan tersebut pada 2017 hingga saat ini, Ditjen Imigrasi mencatat keberhasilan menyelamatkan sebanyak 14.576 WNI yang akan bekerja di luar negeri secara nonprosedural.

    Di samping pencegahan TKI NP, Pak Ronny juga dianggap berhasil dalam mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat melalui pendirian sembilan Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) dan 20 Unit Layanan Paspor (ULP).

    ”Selain itu pelayanan keimigrasian saat ini juga bisa diakses oleh masyarakat di Mal Pelayanan Publik, Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), serta beberapa pusat perbelanjaan,” terang Plt Kepala Bagian Humas dan Umum Ujo Sujoto dalam rilis yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN).

    Pemberian tanda kehormatan bintang untuk sipil ini diatur UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. (ful/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here