Jokowi: Kabinet 55 Persen Profesional

    FIN.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo sedikit membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024. Kursi menteri akan diisi 55 persen dari kalangan profesional. Sisanya 45 persen dari partai politik (parpol). Ke depan, akan dibentuk kementerian khusus investasi. Selain itu, posisi Jaksa Agung juga akan berikan kepada nonparpol.

    Jokowi menegaskan pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” ujar Jokowi di Buperta Cibubur, Jakarta, Rabu (14/8).

    Dia menyebut porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen. Sedangkan kalangan parpol 45 persen. Dia ingin para menteri itu dapat bekerja cepat, fokus dan terukur. Setiap menteri harus punya target. Karena itu, Jokowi menghendaki menteri yang berani mengambil keputusan cepat dan tepat. ” Yang penting adalah eksekusinya. Menteri harus membuat target apa yang akan dikerjakan. Untuk hal-hal tertentu, menteri juga harus berani mengambil keputusan. Jika dinilai baik, langsung eksekusi dan kerjakan,” paparnya.

    Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan akan ada menteri dari kalangan muda. Namun, Jokowi belum membocorkan namanya. Umurnya antara 25 -30 tahun. “Ada yang setengah muda dan ada yang setengah tua,” ucap Jokowi.

    Tak hanya menteri yang berani, Jokowi akan mengubah nomenklatur kementerian. Namun, jumlahnya tetap 34 lembaga. Jokowi akan membentuk kementerian yang fokus menangani investasi. “Jumlah sama 34. Tetapi ada kementerian yang dilebur. Misalnya Menteri Luar Negeri juga menghandle diplomasi ekonomi. Ada juga Kementerian Investasi. Kementerian ini fokus pada sektor digital dan kreatif,” lanjut Jokowi.

    Kepala negara juga menyinggung soal posisi Jaksa Agung. Dia menegaskan posisi tersebut akan ditempati orang dari nonparpol. Saat ini, Jaksa Agung HM Prasetyo, merupakan kader NasDem. “Jaksa Agung bukan dari parpol,” tukasnya.

    Nama calon menteri, lanjut Jokowi, sudah final dan siap diumumkan. Mantan Wali Kota Solo itu memastikan formasi kabinet ini bisa diumumkan sebelum Oktober 2019. “Kabinet bisa diumumkan kapan saja. Tidak perlu menunggu Oktober kan. Kita lihat momentumnya, mendesak atau tidak. Kalau masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik,” paparnya.

    Sementara itu, menanggapi pernyataan Jokowi soal Jaksa Agung dari kalangan nonparpol, Ketum DPP Partai NasDem, Surya Paloh menyatakan tidak ada masalah. Menurut Paloh, hal itu merupakan kewenangan presiden.

    Paloh mengaku belum mengetahui seperti apa struktur kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin. Dia menyebut bisa saja Jokowi memberi tahu dirinya pada detik-detik terakhir. Dia juga tak mempersoalkan komposisi kabinet akan datang. “Apapun bentuknya, mau berapa persen itu hak prerogatif presiden,” pungkasnya.

    Terpisah, tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta pemerintah jangan tersandera kepentingan partai politik (parpol). Terutama untuk jabatan menteri. Dia menyatakan kabinet harus diisi orang yang ahli dan profesional.

    Din berharap pada jabatannya di periode kedua mendatang, Jokowi dapat memastikan jalannya pemerintahan yang lebih baik. “Harus ada kinerja terbaik. Ini perlu didukung menteri yang punya kemampuan, integritas yang bersifat melayani sebagai public server,” ujar Din di Jakarta, Rabu (14/8).

    Menurutnya, saat ini banyak menteri dari parpol yang kurang berorientasi bekerja dan mengabdi untuk bangsa dan rakyat. Sang menteri justru lebih mengabdi untuk partai. “Jadi kepentingan partai tidak hilang. Ini yang tidak baik dalam pemerintahan,” papar mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.

    (rh/fin)