GBHN Dibutuhkan Rakyat atau Elite Politik

FIN.CO.ID, JAKARTA – Wacana dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menuai pro dan kontra. Sejumlah partai politik juga punya penilaian beragam. Perlu dilakukan peninjauan kembali, apakah GBHN benar-benar dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat atau tidak.

Ahli tata negara Bivitri Susanti menegaskan amandemen konstitusi wajib untuk kepentingan rakyat dan melibatkan publik. Menurut dia, masyarakat harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. “Apakah amandemen konstitusi yang akan dilakukan jika ingin GBHN ditetapkan kembali oleh MPR adalah untuk kepentingan rakyat atau segelintir elite politik saja,” ujar Bivitri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8).

Selain itu, perubahan tersebut juga harus dilakukan dengan dasar apakah akan memiliki efek konkret yang bisa dilihat. Padahal, dengan sistem tata negara yang berlaku saat ini, tidak terdapat fungsi mandat yang diberikan oleh MPR kepada presiden. Terlebih dengan konsekuensi pemakzulan apabila tidak dijalankan seperti yang terjadi sebelum era reformasi. “Sistem itu berlaku ketika pemilihan dan penetapan presiden dilakukan oleh MPR. Bukan pemilihan secara langsung seperti yang terjadi saat ini,” imbuhnya.

Menurut Bivitri, alasan menghidupkan kembali GBHN tidak memiliki konsekuensi seperti dulu. “Pertanyaan adalah kalau cuma ada dokumen GBHN, gunanya untuk apa? Karena kalau hanya sekedar ada, cost politiknya besar,” tukasnya.

Seperti diketahui, Kongres PDIP ke V merekomendasikan agar MPR kembali diberikan kewenangan menetapkan GBHN. Alasannya, diperlukan haluan negara yang ditetapkan MPR sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, dengan adanya GBHN, maka semuanya dibimbing oleh sebuah arah. Yakni bagaimana bangsa Indonesia bisa maju dan dapat menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa maju lainnya.

Sementara itu, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengingatkan agar wacana untuk menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen UUD 1945 tidak dijadikan komoditas politik.

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyatakan saat ini Indonesia sudah punya sistem perencanaan pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurutnya, RPJMN merupakan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Ini dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem itu adalah pengganti dari GBHN dan sudah mulai berlaku sejak 2005. “Jadi, jangan hitam putih dan dijadikan isu-isu komoditas politik,” tegas Agus di Jakarta, Rabu (14/8).

Dia mengingatkan sebelum menghidupkan kembali GBHN, semua pihak harus memahami dahulu tujuan adanya GBHN. Termasuk, apakah dengan tidak adanya GBHN tujuan nasional menjadi tidak terwujud. “Sebetulnya untuk apa sih GBHN? Tujuannya apa? Apakah dengan tidak adanya GBHN sekarang tidak tercapai? Kalau tidak tercapai masalahnya dimana?” terang mantan Dansesko TNI ini.

Apabila tujuan nasional belum terwujud, tentu tidak semata-mata bukan karena tidak adanya GBHN. Namun, harus diperhatikan bagaimana bangsa Indonesia mempraktikkan sistem perencanaan pembangunan nasionalnya. “Mungkin persoalannya bukan semata-mata kembali kepada GBHN. Mungkin praktiknya perlu lebih dicermati agar dijamin antara satu presiden dengan presiden lainnya memberikan kesinambungan bagi program pembangunan nasional jangka panjang. Jadi jangan belok-belok,” ucapnya.

Terpisah, pengamat politik dari Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menyebutkan GBHN penting untuk menentukan arah bangsa Indonesia. Menurutnya, GBHN sebagai standar sebuah bangsa. “Sikap nasionalis sekarang mulai terkikis dengan budaya intoleransi dan radikalisme. Masuknya budaya asing, membuat budaya Indonesia mulai tenggelam. Negara perlu GBHN yang menentukan arah bangsa ini,” jelas Jerry, di Jakarta, Rabu (14/8).

Hilangnya GBHN membuat kekuatan berpijak masyarakat Indonesia melemah. Hal ini lantaran GBHN berfungsi sebagai tata cara, perilaku, cara bertindak dan cara pemersatu di dalam pembangunan nasional. “Tanpa melihat perbedaan suku, agama dan ras. GBHN bukan hasil politis atau rekayasa politis tapi didirikan oleh founding father kita,” tuturnya.

Pemerintah tidak lagi memberlakukan GBHN sebagai penentu arah negara. Sebagai gantinya diterbitkan UU No 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU itu menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

(rh/fin)