Dianiaya Depan Anak, Petani Jalani Peradilan Sesat

FIN.CO.ID, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Azasi dan Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan didorong mempercepat proses penanganan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polisi Kehutanan (Polhut) Sumatera Selatan terhadap Basta Siahaan, petani sawit di Kampung Sawah, Desa Mendis Jaya, Kecamatan BayuLencir, Musi Banyu Asin, Sumsel.

“Saya meminta keadilan terhadap penganiayaan yang dilakukan polhut dan preman terhadap suami saya (Basta Siahaan). Suami saya diseret dan dipukuli di hadapan saya dan anak saya yang masih kecil,” kata Peberenti saat ditemui di Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Rabu (14/8).

Peberenti mengisahkan, pada 28 februari 2019 malam segerombolan oknum polhut bersama preman dengan mengendarai mobil dinas Polhut Sumsel mendatangi dan menuding lahan berkebun milik korban berada pada areal hutan produksi.

Selanjutnya oknum polhut melakukan BAP (berita acara pemeriksaan) terhadap korban dengan intimidasi senjata laras panjang ke arah korban. Tak berhenti sampai di situ, korban bersama keluarga digiring ke kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Bayung Lincir, untuk bertemu  M. Bram Kurniawan, Kepala Resot pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) KPH Wilayah II Lalan Mendis

Seusai BAP Enbram menurut Peberenti kemudian mengingatkan korban agar memberi sejumlah uang karena anggota polhut telah jauh-jauh datang dari Palembeng.

“Mengertilah, mereka (oknum polhut) kan jauh-jauh datang dari provinsi,” kisah Peberenti menirukan ucapan M Bram.

Namun, karena korban tak bisa memenuhi permintaannya, seorang anggota polhut bernama Jupriyadi kemudian memerintahkan membawa ke Palembang. Pada saat itulah terjadi penganiayaan berupa penyeretan, pemukulan terhadap Basta, istri dan anaknya yang mencoba menghalangi.

“Kami diseret ke mobil preman dan dibawa ke Balai Gakum Kehutanan Palembang,” jelasnya.

Andy Nababan, kuasa hukum korban menuturkan kedatangan pihaknya ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan merupakan upaya menindaklanjuti laporan yang telah dilakukan pada 11 Juli 2019 lalu. Kala itu pihaknya melaporkan Polda Sumsel, Kepolisian Kehutanan Sumsel .

“Kami mendesak Komnas HAM dan Komnas Perempuan segera memeriksa saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini,” tukasnya.

Lebih jauh Andy menjelaskan bahwa penganiayaan ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Polda Sumsel, 2 Maret 2019. Hanya saja hingga kini pelaporan tersebut menurut Andi tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

“Bahkan pada 25 Juni 2019 kami diberitahu lewat surat oleh Polda Sumsel bahwa pelapran dinilai tidak mencukupi alat bukti. Padahal saksi dan hasil visum dari penganiayaan itu sudah dilampirkan,” tukas Andy.

Dalam perjalanannya Basta Siahaan kemudian didakwa dengan Pasal 92 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a dan /atau huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dikatakan Andy, perkara ini bermula ketika pada tahun 2012, Basta Siahaan bersama rekan-rekan dan sanak saudaranya, membayarkan uang dengan total sejumlah Rp.1.202.500.000,- (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap kepada Kepala Desa Mendis Jaya, Zakaria Muchtar dan kepada Camat Bayung Lencir Drs. Bustanul Arifin.

Lahan tersebut sebagian besar sudah berupa kavling-kavling kebun kelapa sawit dan karet pada saat pertama kali diperlihatkan kepada Basta, sebagian lagi masih berupa semak belukar. Lahan-lahan yang berbatasan langsung dengan lahan tersebut juga seluruhnya sudah berupa kebun kelapa sawit dan karet.

Basta Siahaan menjadi yakin dengan adanya jaminan dari Kepala Desa Mendis Jaya dan Camat Bayung Lencir yang menyatakan bahwa lahan tersebut bebas dari sengketa dan bukan merupakan kawasan hutan.

Ia kemudian membayar tanda jadi pada tanggal 7 Maret 2012 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah kepada Zakaria Muchtar) setelah Kepala Desa Mendis Jaya tersebut melakukan pemindahan pohon-pohon sawit dan karet yang tak terurus yang sebelumnya berada pada lahan tersebut, selanjutnya secara bertahap dibayarkan sesuai progres pengerjaan pengkavlingan dan pengukuran lahan kepada Zakaria Muchtar dan Drs. Bustanul Arifin yaitu Camat Bayung Lencir yang ketika itu menjabat. Bahkan kedua pejabat tersebut membuat dan menandatangani 52 lembar surat keterangan usaha yang menerangkan bahwa Basta Siahaan berkebun di wilayahnya.

”Kami sangat berharap rekan-rekan wartawan ikut mendalami dan menelusuri perkara ini, apa latar belakang perkara ini hingga Basta Siahaan yang berdasarkan Surat Keterangan Usaha dari Kecamatan Bayung Lencir mengerjakan 10 hektar lahannya, harus ditangkap, disiksa dan ditahan bahkan diadili sedangkan tak kurang dari 70.000 hektar lahan di Kecamatan Bayung Lencir sendiri sudah berubah menjadi perkebunana sawit dan karet, ada apa?,” Jelas Andy.

Andy menjelaskan lebih lanjut bahwa Presiden telah mengeluarkan aturan Perpres No. 88 Tahun 2017, Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Secara rinci Perpres tersebut mengatur tata cara penyelesaian sengketa terkait penguasaan tanah di kawasan hutan oleh masyarakat, pemidanaan tidak serta merta dapat diterapkan.

“Justru peraturan tersebut menghindari penyelesaian konflik pertanahan dengan memidanakan masyarakat” jelasnya.

Lebih jauh Andy menerangkan bahwa kliennya hingga kini tidak pernah diperlihatkan Peta Kawasan Hutan Produksi yang katanya dikuasainya, bahkan tidak pernah dijelaskan kawasan hutan mana yang menurut penyidik ditanami kelapa sawit oleh Basta.

Ketidakcermatan yang fatal dilakukan penyidik dalam perkara ini menurut Andi adalah diterapkannya ketentuan pidana berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan hingga saat ini sepanjang yang kami ketahui lembaga tersebut belum dibentuk.

“Untuk itu segala tindakan yang telah dilakukan penyidik akan kami minta pertanggungjawabannya kepada Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena klien kami sudah sangat menderita dan dirugikan” pungkas Andy.

(Lan/Fin)