Demokrat Siap Merapat, Gerindra Menunggu

FIN.CO.ID, JAKARTA – Partai Demokrat menyatakan ingin memperkuat pemerintahan Joko Widodo dan KH Maruf Amin. Semua itu tergantung kesepakatan antara keduanya. Kepentingan politik tentu menjadi pertimbangan utama. Koalisi tidak harus berada di kabinet. Di parlemen pun Demokrat bisa bergabung bersama koalisi Jokowi.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon menilai rencana Partai Demokrat mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin adalah hal yang wajar. Menurutnya setiap parpol akan mempunyai pandangan politik. Akan menjadi bagian pemerintah atau berada di luar alias oposisi. “Itu hal yang wajar dalam demokrasi. Tentu tergantung pada parpol masing-masing. Kita menghargai dimanapun posisi itu,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).

Dia mengatakan dalam setiap proses demokrasi setiap parpol mempunyai perhitungan politik kedepan. Menurut dia, hal biasa jika Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan. Saat disinggung mengenai sikap Gerindra, Fadli menyebut semua keputusan berada di tangan Prabowo Subianto.

“Kalau Gerindra sebagaimana disampaikan ini kita serahkan semuanya ke Pak Prabowo. beliau sudah diberi mandat untuk menentukan sikap Gerindra. Apakah berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Itu akan disampaikan pada waktunya,” jelasnya.

Apapun posisi Gerindra nanti, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan itu merupakan hal yang baik. “Kalau kita dalam pemerintahan harus efektif bekerja dalam rangka membangun kepentingan bangsa yang lebih besar. Tapi di luar pemerintahan merupakan suatu opsi untuk melakukan checks and balances,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai semakin banyak dukungan kepada pemerintahan akan memberikan dampak positif kebersamaan dalam membangun bangsa. Ace menyebut jika benar nantinya Demokrat merapat, itu merupakan sebuah semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun bangsa Indonesia. “Kami yakin dukungan Partai Demokrat ini semata-mata sebagai tanggungjawab bersama bersama-sama memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa ini,” jelas Ace.

Dia mengaku masih belum mengetahui soal jabatan dan posisi Demokrat jika benar-benar bergabung dengan pemerintahan. “Peran dan posisi dari partai yang tidak bersama dalam berjuang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin akan dibicarakan dalam koalisi, pungkasnya.

Senada dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia menilai rencana partai Demokrat yang akan bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf dapat memperkuat posisi di parlemen. “Tentu koalisi bisa di parlemen, bisa di banyak tempat,” ucap Airlangga.

Menurutnya, dukungan partai politik ke pemerintah tidak harus berada di jajaran kabinet. Tetapi bisa melalui parlemen. “Partai politik kan kursinya di parlemen. Jadi tentu akan memperkuat di parlemen,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya sangat bahagia menjadi bagian dari pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 meski kalah. Dia merasakan suasananya sangat guyub dan solid. “Karena itu tetap harapan kami koalisi pendukung Prabowo baik Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Berkarya menjadi kekuatan penyeimbang di oposisi,” tegas Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).

Dia menyebut , setiap partai memang memiliki hak menentukan sikap politiknya. Namun, parpol juga harus memperhatikan keinginan dari seluruh konstituen. Di sisi lain, Mardani melihat pendukung Prabowo ingin ada kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. Oposisi baginya adalah posisi yang mulia dan baik untuk demokrasi.

“Secara etis dan logis semua pendukung Prabowo dan itu harapan semua konstituen. Yakni tetap menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintah. Dalam bahasa saya hashtag-nya, kami oposisi. Oposisi itu mulia dan baik untuk demokrasi,” tandasnya.

Terpisah, pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin memprediksi Demokrat akan diterima masuk ke dalam koalisi partai pendukung Jokowi. “Sepertinya akan diterima. Namun, itu hak demokrat juga kalau ingin bergabung. Sepertinya Demokrat ingin persiapan untuk 2024,” ucap Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN), di Jakarta, Rabu (14/8).

Dengan bergabungnya Demokrat ke pemerintahan Jokowi, paling tidak Demokrat akan mendapat posisi menteri dan posisi di perlemen. Hal itu bisa menjadi modal politik Demokrat untuk Pemilu 2024.

(yah/fin/rh)