Suara Rakyat Mau Diambil MPR

FIN.CO.ID, JAKARTA – Wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus mengemuka. Secara umum, GBHN baik untuk diterapkan. Namun, jangan sampai mengubah sistem pemerintahan dan ketetanegaraan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, belum tentu setuju.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK). Menurutnya, pedoman pembangunan yang saat ini berjalan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Hal ini tidak jauh berbeda dengan GBHN. RPJPN tersebut diterjemahkan lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun sekali.

“Jika nanti banyak perubahan, rakyat juga belum tentu setuju. Urgen atau tidak, itu soal lain. Nanti presiden saat kampanye bilang saya bisa menjalankan GBHN dengan cara begini dan begitu. Kalau sekarang kan adu program. Adu visi dan misi. Sama seperti style di Amerika. Terserah masyarakat. Mau yang mana. Jika, Presiden dipilih MPR sebagai lembaga tertinggi, maka MPR berhak memilih presiden. Jadi tidak ada lagi pemilihan umum secara langsung. Apakah rakyat setuju haknya atau suaranya diambil?” tanya JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (13/8).

Dikatakan, perbedaan antara GBHN dan RPJPN hanya pada penempatan rencana pembangunan. Kalau GBHN, presiden terpilih akan menyesuaikan program kampanyenya dengan pedoman tersebut. Sementara RPJPN, presiden terpilih menyusun program kerjanya untuk kemudian diterjemahkan dalam RPJMN. “Kalau hanya konsep GBHN itu bagus. Cuma asal jangan sampai mengubah seluruh sistem lagi. Karena itu baru 15 atau 16-17 yang tahun lalu,” imbuhnya.

Karena itu, lanjutnya, perlu ada kajian lebih lanjut terkait penerapan kembali GBHN. Tujuannya agar disesuaikan dengan sistem demokrasi yang sudah berjalan saat ini. “GBHN itu namanya saja garis besar haluan negara. Itu suatu hal yang penting sebenarnya. Sehingga negara bisa membikin perencanaan jangka panjang atau jangka menengah lima tahun. Jadi sekali lagi, kita ada RPJM yang diatur di undang-undang dan mengikat juga,” paparnya.

Terkait amandemen UUD 1945, JK tidak setuju. Amandemen dinilai akan menerima banyak penolakan dari masyarakat. “Itu lebih rumit lagi dan beresiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai penghidupan kembali GBHN perlu dikaji. “Saya berpandangan GBHN perlu dikaji lebih dalam lagi. Karena dinamika ekonomi politik global sekarang ini sangat luar biasa. Berbeda dengan zaman 20 atau 50 tahun yang lalu. Apakah GBHN ini perlu atau tidak, ini harus dikaji. Libatkan seluruh rakyat dan akademisi,” terang Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Kajian ini nantinya akan menjawab apakah GBHN masih tepat diberlakukan di Indonesia. Bamsoet enggan menjawab apakah wacana penghidupan kembali GBHN berkaitan dengan porsi pimpinan MPR. “Secara pribadi, saya ingin komposisi pimpinan DPR dan MPR masih sama seperti sekarang. Yakni masing-masing lima pimpinan. Kalau ada 10 pimpinan berarti harus ada revisi UU MD3. Tetapi akan sangat rawan. Karena saya dulu yang mendorong UU MD3 gol seperti sekarang ini. Komposisi pimpinan DPR 5 dan MPR 5 itu sudah bagus,” jelasnya.

Sementara itu, peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Resarch (TII) Rifqi Rachman mengatakan usulan PDIP soal kewenangan MPR RI menetapkan GBHN perlu diperjelas. Menurutnya, usulan yang muncul dalam Kongres V PDIP itu perlu diperjelas mengenai pertanggungjawaban Presiden dalam pencapaian pelaksanaan GBHN dalam sidang MPR.

“Apakah dengan dibentuknya GBHN oleh MPR, maka Presiden juga harus memberikan laporan pertanggungjawaban di sidang MPR? Ini harus diperjelas. Karena posisi Presiden dipilih langsung rakyat. Karenanya juga bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat,” tutur Rifqi di Jakarta, Senin (13/8).

Jika Presiden tidak harus melaporkan pertanggungjawaban kepada MPR, maka menurutnya perlu dipikirkan mekanisme yang dapat mempertontonkan capaian pemerintah terhadap GBHN. Berdasarkan pengamatannya, wacana menghidupkan kembali GBHN bukan pertama kalinya dilakukan PDIP.

Dia mengatakan wacana itu perlu diperjelas hingga tahap implementasi. Untuk mendukung usulan itu, PDIP dinilai memerlukan suara lain yang mendukung rencana mereka. Dia menilai Gerindra sebagai partai peraih suara pemilu terbesar kedua, dapat menjadi kawan sentral dalam mewujudkan usulan tersebut.

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut pemberlakuan GBHN oleh MPR dinilai sudah tidak direlevan dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini. “Karena GBHN itu dulunya mandat dari MPR kepada presiden. Dulu, presiden dipilih oleh MPR, bukan oleh rakyat secara langsung seperti sekarang,” ungkap Bivitri di Jakarta, Selasa (13/8).

Menurut salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu, dulu GBHN merupakan mandat yang diberikan kepada presiden. Ketika pimpinan eksekutif negara gagal menjalankan tugasnya, ada konsekuensi bisa dimakzulkan MPR. Dia mengambil contoh yang terjadi dengan Presiden Soekarno yang dijatuhkan oleh MPRS pada 1967 dan Gus Dur yang dimakzulkan oleh MPR pada 23 Juli 2001.

Namun, hal itu berubah setelah dilakukan amandemen undang-undang pascareformasi. Presiden tidak bisa dijatuhkan di tengah masa jabatannya. Kecuali melakukan tindakan pidana tertentu. “Tidak tepat bila dipaksakan. Bahkan kemudian dijadikan bargain untuk siapa yang menjadi pimpinan MPR. Muncul pertanyaan, kenapa ngotot sekali,” ujarnya. Menurut Bivitri, amandemen konstitusi bukanlah hal tabu. Tetapi, harus dibuat dengan dasar apakah perubahan itu bermanfaat untuk rakyat atau tidak.

Sebelumnya, Kongres PDIP ke V, merekomendasikan agar MPR kembali diberikan kewenangan menetapkan GBHN. Alasan ini diperlukan agar haluan negara yang ditetapkan MPR sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.

(rh/fin)