Perolehan Suara Ditetapkan di Satu SK

FIN.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan perolehan kursi parpol dan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI terpilih. Sebab, perolehan suara hasil pemilu 2019 ditetapkan di dalam satu Surat Keputusan (SK). Penetapan tersebut baru bisa dilakukan setelah seluruh putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif selesai dilaksanakan.

Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik mengatakan, hal tersebut disebabkan dalam putusan MK, ada perintah untuk mengubah surat keputusan (SK) KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019. Sementara itu, saat ini ada 12 perkara sengketa PHPU legislatif DPRD yang dikabulkan oleh MK dan harus ditindaklanjuti oleh KPU daerah.

“Amar putusan MK meminta KPU menetapkan hasilnya, karena gugatan //kan (gugatan menyasar) pada SK KPU 987 tentang hasil pemilu,” ujar Evi di gedung KPU, Jakarta, Selasa(13/8). Sehingga, meskipun tidak ada gugatan PHPU legislatif DPR RI yang dikabulkan oleh MK, KPU tetap menanti tindaklanjut atas 12 perkara sengketa PHPU legislatif DPRD untuk segera ditindaklanjuti.

Nantinya, setelah 12 perkara ditindaklanjuti dalam bentuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU), KPU akan lebih dulu menetapkan SK untuk menggantikan SK nomor 978. Hal ini sekaligus mengonfirmasi penjelasan KPU sebelumnya yang menyebutkan bahwa penetapan perolehan kursi dan caleg DPR RI terpilih langsung bisa digelar pekan ini. “Karena harus ditetapkan KPU (SK yang baru), maka ditunggu hasilnya (hasil tindaklanjut 12 perkara),” lanjut Evi.

Sebelumnya, KPU RI memastikan akan segera menetapkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPR RI dan perolehan kursi parpol peserta pemilu. Ini dilakukan setelah melaksanakan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU Viryan Azis menambahkan, sengketa hasil pemilu legislatif termasuk pemungutan suara ulang serta penghitungan suara ulang di sejumlah wilayah haris dilaksanakan. Tercatat dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung 6-9 Agustus 22019, 12 dari 260 perkara dikabulkan oleh MK. Karena itu, KPU akan menetapkan anggota DPR RI terpilih usai memenuhi mandat MK.

Dari 12 perkara yang dikabulkan, Mahkamah memerintahkan KPU melakukan penghitungan suara ulang di Kota Surabaya, Kabupaten Trenggalek, Aceh, Sumatra Utara, dan Pegunungan Arfak. KPU juga diperintahkan melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. “Jika seluruh kewajiban sudah dilakukan oleh KPU, maka penetapan anggota terpilih bisa langsung dilakukan. KPU menargetkan pekan ini semuanya bisa berjalan,” terang Viryan.

Diberitakan sebelumnya, KPU belum sepenuhnya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sejumlah putusan, lembaga penyelenggara pemilu diminta melakukan pemungutan suara ulang sampai penghitungan surat suara ulang. Baru Surabaya dan Trenggalek yang melaksanakan PSSU. Terkait putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Desa Bolobia, Sulteng, belum dilaksanakan oleh KPU.

(khf/fin/rh)