Luas Lahan Gagal Panen Capai 31.000 Hektare

FIN.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat luas lahan gagal panen akibat kekeringan (puso) selama periode Januari-Juli 2019 mencapai 31.000 hektare (ha). Luasan itu setara dengan 0,32 persen dari total luas lahan tanam padi yang tercatat sebesar 9,46 juta ha.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, luasan lahan puso tahun ini meningkat dari tahun lalu, sekitar 26.000 hingga 28.000 ha.

“Rata-rata lahan puso selama 5 tahun terakhir mencapai 28.000 ha. Namun, tahun ini hingga Juli 2019 mencapai 31.000 hektare (ha),” kata Suwandi di Jakarta, Selasa (13/8)

Suwandi menyebutkan, sebanyak 6 daerah mengalami gagal panen terbesar yaitu Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pendataan yang kami lakukan sekitar 3.000 ha pasti di lokasi-lokasi yang daerah irigasinya memang di beberapa tempat dilakukan perbaikan, pengeringan, sehingga enggak bisa ditanam,” terangnya.

Untuk mengantisipasi gagal panen, pemerintah telah menyiapkan upaya mitigasi. Misalnya, untuk lahan padi gogo yang siap tanam dipasang pompa air. Selain itu, sumur dangkal dengan kedalaman 5 meter juga diberikan pompa agar air bisa naik dan bisa menanam tanaman padi gogo.

“Padi gogo adalah jenis padi yang bisa ditanam di lahan kering. Jadi 2019 ini terobosan baru mau nanam padi gogo di sawah hampir 50rb Ha. Kami ikuti perkembangannya selama dua bulan ini ya, Agustus sampai September,” tuturnya.

Meski lahan puso meluas stok beras dalam negeri tidak terganggu. Pasalnya, masalah kekeringan di pulau Jawa dapat diatasi oleh pihaknya dengan cara menanam tanaman di daerah rawa yang airnya surut.

Dengan kerangka sampel area (KSA) Badan Pusat Statitistik (BPS) memperkirakan, luas panen selama Januari-September mencapai 8,99 juta hektare (ha). Jika dikonversi, luasan panen tersebut dapat memproduksi 46,9 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 26,91 juta ton beras.

Kebutuhan konsumsi selama periode yang sama mencapai 22,28 juta ton. Jadi, kalau dihitung produksi dikurangi konsumsi, Januari sampai September ini surplus (beras) sekitar 4,6 juta ton,” jelasnya.

Sementara itu, Plh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo, mengatakan musim kemarau yang terjadi tahun ini telah menyebabkan bencana kekeringan di tujuh provinsi diantaranya, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.

Dari tujuh provinsi tersebut, ada 75 kabupaten/kota, 490 kecamatan, dan 1.676 desa yang telah terkena dampak kekeringan.

Di antara 75 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan, ada 55 kabupaten di antaranya yang sudah melaporkan status siaga darurat kekeringan.

“Beberapa di antaranya lima desa di NTT yang sudah melaporkan masuk kategori darurat kekeringan. Lima kabupaten/kota itu adalah Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Rote Ndao, dan Flores Timur,” sebutnya.

Agus juga menyampaikan, bahwa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan melakukan strategi modifikasi cuaca membuat hujan buatan untuk menanggulangi bencanan kekeringan.

Dalam operasi penanggulangan tersebut, BNPB bersama BMKG dan BPPT akan mendirikan dua pos operasi yang akan ditempatkan di Halim Perdanakusuma (Jakarta) dan Kupang.

Mekanisme operasi penanggulangannya, BMKG akan bertugas menganalisis cuaca untuk melihat kemungkinan adanya potensi awan yang siap disemai di satu daerah.

“Misalnya di Jawa Barat ada potensi awan, kita terbang ke sana dengan pesawat yang dioperasikan oleh BPPT dan disediakan oleh TNI,” terangnya.

Upaya penanggulangan tersebut menargetkan daerah-daerah pertanian untuk mencegah kemungkinan terjadinya puso atau gagal panen. Jika tidak ditanggulangi, Agus mengkhawatirkan ada kerugian sekitar Rp3 triliun akibat gagal panen.

(der/fin)