Lagi, Kejagung Periksa Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Soal Korupsi Hibah

FIN.CO.ID, JAKARTA – Mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin kembali dipanggil penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terkait Kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Provinsi Sumatra Selatan tahun anggara 2013 yang merugikan negara Rp 21 miliar.

Alex Noerdin yang menggenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Rabu (14/8) pukul 09.00 WIB. “Iya benar yangbersangkutan hari ini dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (14/8).

Dia menjelaskan bekas orang nomor satu di Sumatra Selatan tersebut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Provinsi Sumatra Selatan tahun anggara 2013. “Diperiksa sebagai saksi, penyidik memerlukan penjelasan yang bersangkutan,” tutupnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung, memeriksa mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013, Yusri Effendy.

Yusri Effendy diperiksa dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (KTAPD) terkait dengan penganggaran dana hibah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013.

Dalam kasus dugaan korupsi ini berawal pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan dana hibah di dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 2.118.889.843.100. Dari jumlah tersebut, yang terealisasi sebesar Rp. 2.031.476.043.344 disalurkan untuk 2.461 penerima yang terdiri dari badan/ lembaga/ organisasi swasta/ instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Sumatera Selatan.

Didalam penganggaran dan penyaluran dana hibah tersebut, telah dilaksanakan dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 21.000.000.000.

Penyidik sebelumnya telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka inisial “LPLT” selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan dan inisial “I” selaku mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dan keduanya telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Sumatera Selatan.

(lan/fin)