Amandemen UUD 1945 Sarat Kepentingan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terus bergulir menjelang akhir masa jabatan MPR RI 2014-2019. PDIP membantah kabar yang menyebut, usulan amandemen terbatas UUD 1945 terkait penerapan kembali GBHN dan penguatan fungsi MPR. Amandemen dinilai sarat kepentingan politik.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah menegaskan wacana tersebut merupakan keputusan bersama MPR. bukan semata-mata usulan PDIP. Ia menceritakan kronologi wacana tersebut muncul sebagai rekomendasi MPR RI. “Sejak 2010, muncul tiga usulan untuk amandemen. yakni mengembalikan UUD 1945 yang asli, menjalankan amandemen, dan perlu amandemen ulang,” tegas Basarah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8).

Dari tiga kelompok masukan ini, kata Basarah, direspons oleh pimpinan MPR RI dan pimpinan fraksi MPR pada periode 2009 2014 lalu. Yakni membentuk tim kerja kajian ketatanegaraan. Tim ini kemudian bekerja dengan salah satunya dan menyerap aspirasi yang berkembang dari masyarakat. “Dapat kesimpulan masyarakat menginginkan kembalinya MPR RI memiliki wewenang haluan negara. Karena aspirasi itu, pada sidang paripurna terakhir pada November 2014 merekomendasikan tujuh poin,” jelas Basarah.

Dari tujuh poin itu, salah satunya merekomendasikan kepada MPR RI periode berikutnya untuk melakukan reformulasi sistem ketatanegaraan dengan menghadirkan kembali GBHN. “Atas rekomendasi itu, maka 10 fraksi di MPR pada 2014-2019 menindaklanjuti dan menyetujui dilakukan amandemen terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN. Sidang MPR pada 16 Agustus 2018 tahun lalu, maka dibentuk dua panitia ad hoc, soal GBHN, dan revisi tata tertib,” tandasnya.

Basarah menjelaskan, MPR periode 2014-2019 hampir selesai. Menurutnya tidak mungkin diadakan usulan amandemen terbatas. Sehingga, dia menyarankan agar amandemen terbatas dibebankan ke MPR periode yang akan datang. “Rekomendasi ini sifatnya hanya saran karena tak ada sistem carry over dalam sistem ketatanegaraan kita di parlemen,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan, wacana amandemen UUD 1945 yang terbatas pada pembahasan GBHN harus didasari oleh visi kebangsaan yang komperhensif. “Harus dilihat seperti apa visi kebangsaannya. Apakah komperhensif bagi kepentingan bangsa negara ke depan. Diperlukan helicopter view yang menyeluruh,” kata Johnny di Jakarta, Selasa (13/8).

Dia juga menyebutkan, dorongan amandemen UUD 1945 terbatas pada pembahasan GBHN. Hal ini merupakan proses politik lantaran disuarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang di dalamnya terdapat anggota-anggota DPR dan DPD.

Selain itu, wacana ini memerlukan evaluasi yang komprehensif agar tidak saling terbentur satu dengan yang lain. Amandemen UUD bertujuan untuk menjaga konsistensi arah dan haluan pembangunan negara, serta tidak melebar di luar lingkupnya. “Kami juga berpendapat UUD harus diamandemen secara komperhensif dan terbatas, tidak memperlebar lingkup amandemen UUD,” papar Johnny.

Terpisah, pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan, usulan amandemen terbatas UUD 1945 penerapan kembali GBHN tidak boleh dilakukan di saat menjelang habis masa jabatan. Menurutnya akan dicurigai oleh rakyat.

“Amandemen itu berisi kepentingan politik yang tidak sesuai falsafah konstitusi. Sebaiknya amandemen jikalau ingin dilakukan setelah pelantikan MPR RI yang baru. Belum ada urgensi yang mendesak juga soal GBHN melalui MPR,” ujar Irman kepada Fajar Indonesia Network (FIN), di Jakarta, Selasa (13/8).

Pada kesempatan lain, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai GBHN yang akan dihidupkan kembali mampu memunculkan problematika ketatanegaraan baru. Yang perlu digaris bawahi adalah bagaimana posisi GBHN dan penegakan hukum jika ada pelanggaran.

“Kalau GBHN mau dihidupkan kembali, maka persoalannya mengenai mekanisme penegakkan hukumnya. Jika pelanggaran terhadap GBHN, siapa yang bisa melakukan review andai ada pertentangan antara GBHN dengan UUD 1945. Kalau Mahkamah Konstitusi (MK) kan hanya diberikan untuk mereview UUD. Nggak mungkin juga diserahkan kepada lembaga yang sama,” jelas Refly.

Dengan adanya GBHN yang akan diintroduksi MPR, maka pertanyaannya apakah harus dengan melakukan amandemen UUD 1945. “Karena jika mengeluarkan ketetapan MPR, maka sebenarnya masih bisa dengan cara merevisi UU P3 (Peraturan Pembentukan Perundang-undangan). Karena dalam UU tersebut, masih ada ketetapan MPR yang sudah ada sebelumnya,” tukasnya.

Sebelumnya, Kongres V PDIP merekomendasikan agar MPR kembali diberikan kewenangan menetapkan GBHN. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, dengan adanya GBHN maka semuanya dibimbing oleh sebuah arah. Yakni bagaimana bangsa Indonesia maju dan dapat menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa maju.

(yah/fin/rh)