18, September, 2021

Taksi Online Dibebaskan, Ganjil-Genap Sia-Sia

FIN.CO.ID, JAKARTA – Wacana taksi online dibebaskan dari aturan ganjil-genap mendapat sorotan dari pengamat. Jika wacana tersebut diterapkan maka akan banyak kendaraan yang mendaftar sebagai taksi online dan kebijakan akan menjadi sia-sia.

Pengamat Transportasi Universitas Katolik Soedijapranara, Djoko Setijowarno mengatakan imbas dari wacana membebaskan taksi online dari kebijakan ganjil-genap adalah banyak pemilik mobil yang mendaftar taksi online.

Bisa jadi semua pemilkk mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online (daring). Percuma daerah membuat program kebijakan transportasi, katanya, Senin (12/8).

Seharusnya, menurut Djoko, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan lebih memikirkan keberadaan transportasi massal se-Indonesia yang dinilai sudah kolaps.

Dikatakan Djoko, program pemerintah memperbaiki transportasi umum yang humanis di 33 kota se-Indonesia belum berhasil di era Presiden Joko Widodo. Dua juga mengatakan amanat Rencana Strategis 2015-2019 yang belum optimal dijalankan jangan sampai terulang pada priode kedua.

Dijelaskannya, saat ini Kemenhub tengah melaksanakan program beli layanan atau buy the service untuk enam kota di 2020.

Padahal, lanjutnya, untuk memastikan hingga beroperasi program buy the service membutuhkan waktu minimal enam bulan.

Sudah saatnya euforia taksi online diakhiri, karena kalau Kemenhub cermat banyak yang jadi korban karena ketidakjelasan program ini. Hingga saat ini pun, Kemenhub tidak tahu secara pasti berapa jumlah taksi online. Lantas bagaimana melakukan pembinaannya, ujarnya.

Ironisnya, menurut dia, aplikator semakin jaya, sementara pengemudi taksi daring tidak diuntungkan.

Faktanya, ongkos transportasi masih mahal, yakni di kisaran 25-35 persen dari pendapatan bulanannya. Sementara di negara lain rata rata sudah di bawah 10 persen.

Bandingkan dengan negara lain yang berlomba lomba memperbaiki layanan transportasi umum, katanya.

Djoko tidak memungkiri adanya penataan terhadap transportasi publik, namun masih dinilai jauh dari target yang diharapkan.

Ditambah, menurut dia, kinerja transportasi umum di Jakarta bukan representasi kondisi transportasi umum se-Indonesia.

Program penataan untuk enam kota bisa jadi akan gagal jika pemerintah tidak serius urus transportasi umum, tuturnya.

Ia menyarankan seharusnya jalan baru yang sudah terbangun, di antaranya jalan paralel perbatasan Kalimantan 1.900 kilometer, jalan Pantai Selatan Jawa lebih dari 500 kilometer dan Trans Papua dibarengi dengan ketersediaan angkutan umum.

Kemenhub harus serius memperhatikan layanan transportasi umum di daerah, supaya pengeluaran masyarakat tidak besar untuk mobilitas kesehariannya. Negara juga diuntungkan, akan hemat BBM, angka kecelakaan menurun, kemacetan lalu lintas di beberapa kota bisa terselesaikan, katanya.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertimbangkan membebaskan taksi online dari aturan ganjil genap. Wacana itu sudah dibahas dengan penyedia jasa transportasi online dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

“Hari Jumat kemarin sudah bertemu dengan pengelola Grab. Saya bertemu Grab bersama dengan pak Kepala Dinas. Dan sekarang ini, Dinas Perhubungan dan pengelola grab sedang membicarakan tentang penandaan,” kata Anies di IRTI Monas, Jakarta, Senin (12/8).

Rencananya, DKI akan memberikan tanda bagi taksi online yang akan dibebaskan ganjil genap. Tanda khusus diberikan mengingat pelat taksi online selama ini masih berwarna hitam, sama pada mobil pribadi pada umumnya.

“Supaya kendaraan-kendaraan yang bekerja sebagai angkutan, nanti memiliki tanda. Makanya pada saat kemarin salah satu dikecualikan adalah mobil dengan pelat nomor berwarna kuning,” jelas Anies.

Dengan tanda khusus ini, Anies berharap proses identifikasi di lapangan bagi aparat penegak hukum jauh lebih mudah. Kemudian para sopir taksi online pun bisa membawa penumpang dengan melewati kawasan ganjil genap.

“Sekarang sedang disiapkan ada tanda sehingga nanti kendaraan yang memang bekerja memberikan jasa transportasi bisa dikecualikan juga,” lanjut Anies.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan jika kendaraan pembawa warga disabilitas dibebaskan dari aturan ganjil-genap.

“Ada 11 golongan yang dikecualikan dalam ganjil-genap ini, tentunya ditambah kendaraan yang memuat disabilitas,” ujarnya.

“Syaratnya, angkutan harus mengajukan izin pada Dinas Perhubungan, kemudian kami berikan stiker yang dilengkapi barcode, begitu kita pindai dengan kode QR, akan terlihat data siapa disabilitas yang diangkut,” lanjutnya.

Aturan ini sudah dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui peraturan gubernur Nomor 77 Tahun 2018. Sosialisasi aturan akan digalakkan.

“Sepeda motor juga dikecualikan, juga kendaraan yang gunakan mesin listrik,” ujar dia.

Melalui selebaran yang dibagikan kepada pengendara kendaraan roda empat, Dishub memberi pengecualian terhadap 12 jenis kendaraan yang melewati kawasan ganjil-genap.

Kendaraan tersebut adalah, kendaraan pembawa disabilitas, ambulans, pemadam kebakaran, angkutan plat kuning, kendaraan listrik, sepeda motor, angkutan BBM dan BBG.

Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas berplat dinas TNI dan Polri, kendaraan pejabat asing, kendaraan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas serta kendaraan yang mendapat diskresi dari Polri.

Ganjil-genap diterapkan setiap Senin-Jumat pada pagi hari pukul 06.00-10.00 WIB dan sore hari pukul 16.00-21.00 WIB kecuali hari libur nasional.

(gw/fin)

Rekomendasi Berita Terbaru

Populer