Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

FIN.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyebutkan investasi di kuartal II tahun ini bergerak tipis 5,01 persen atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 6,85 persen.

Deputi Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo mengatakan, masih memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan investasi di Indonesia.

Ungkap dia, penyebab lainnya karena permintaan global belakangan ini terbilang lemah akibat gejolak ekonomi global. Sebab itu ekspor Indonesia tak mampu mendorong neraca perdagangan pada kuartal II.

“Semua negara terkena dampak trade war, dampak voltalitas di pasar keuangan, sehingga turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di ekspor,” kata Dody di Jakarta, kemarin (12/8).

Lanjut Dody, perlambatan ekspor juga berdampak pada berkuranganya permintaan produksi, akibatnya investasi akan berkurang sehingga devisa ekspor ikut juga melemah.
“Kondisi ini menurunkan pendapatan yang berakhir kepada konsumsi yang tidak akan setinggi dari yang diperkirakan,” ujar dia.

Ke depan, harapan dia, mendorong investasi tidak hanya lewat kebijakan saja. Artinya pemerintah harus melakukan antisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi global terhadap Indonesia.

“(Seperti) Bank sentral punya solusi memperkuat sektor manufaktur unggulan, di antaranya tekstil, otomotif, dan alas kaki,” tutur dia.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mencatat, investasi swasta menurun sumbangannya dalam pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,01 persen pada triwulan II 2019 atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2018 yang sebesar 5,85 persen.

Dia menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah penurunan Foreign Direct Investment (FDI) yang menurun dalam beberapa tahun terakhir.

“Triwulan II Tahun 2017, FDI kita sebesar 15,5 miliar dolar AS, sementara Triwulan II 2018 hanya sebesar 15,27 miliar dolar AS, dan Tahun 2019 triwulan II hanya sebesar 14,18 miliar dolar AS. Ini artinya kita semakin tidak menarik bagi investor asing,” ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (12/8).

Nah untuk mendorong investasi, maka solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah segera memperbaiki regulasi yang masih menghambat para investor.

“Saya kira pemerintah perlu perbaiki regulasi mengingat masih banyak hambatan terkait perizinan, pertanahan, hingga persoalan kontrak,” ucap dia.

“Dimensi lain yakni perbaikan UU ketenagakerjaan yang win win solution bagi pengusaha dan buruh,” tambah dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah menilai banyak persoalan yang terjadi di Indonesia sehingga menghambat investasi.

“Untuk mendorong investasi pemerintah harus menghilangkan hambatan-hambayn investasi khususnya hambatan klasik seperti perizinan, pembebasan lahan, perburuhan dan pengupahan, konsistensi kebijakan dan koordinasi pusat daerah,” pungkas dia.

(din/fin)