PAN Tak Ingin Kehilangan MPR

FIN.CO.ID, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) melemparkan wacana agar pimpinan MPR RI menjadi 10 orang. Ini dilakukan untuk meredakan keributan soal perebutan kursi tersebut. Ada yang setuju. Ada pula yang tidak setuju. Alasannya, UU MD3 hasil amendemen saja belum dilaksanakan, tetapi ingin mengajukan perubahan lagi. PAN diprediksi sedang dilematis. Partai berlambang matahari ini disebut tidak ingin kehilangan kursi MPR.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan proses penentuan komposisi pimpinan MPR periode 2019-2014 dilakukan melalui perdebatan yang panjang. “Sebaiknya jalankan UU MD3 yang sekarang. Kita sudah melakukan amandemen UU MD3 tahun 2018. Tak elok rasanya jika UU baru diamandemen dan belum dilaksanakan kemudian diamandemen kembali. Lebih baik terapkan dulu UU MD3 dengan komposisi yang sekarang. Masa UU belum diterapkan, tapi sudah mau diubah lagi,” ujar Ace di Jakarta, Senin (12/8).

Sebelumnya, Wasekjen DPP PAN Saleh Partaonan melemparkan usul agar pimpinan MPR menjadi 10 orang. Hal ini menyusul pernyataan PDIP yang membuka peluang membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amandemen terbatas UUD 1945. Dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan secara mufakat.

Usulan tersebut diamini Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon. Namun, hal itu bergantung pada hasil musyawarah semua fraksi dan kelompok DPD. “Kalau disepakati bersama usulan 10 kursi Pimpinan MPR, saya pikir kenapa tidak. Tetapi perlu ada kesepakatan bersama dalam hal ini UU MD3,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8).

Dia menilai wacana yang disampaikan PAN itu sah-sah saja. Partai Gerindra terbuka dengan opsi PAN tersebut agar semua pihak terwakili. “Kita lihat opsi itu semuanya terbuka. Dengan opsi semua terwakili atau dengan paket. Kita akan ikut semua opsi itu,” imbuhnya.

Politisi PDIP, Eva Sundari menilai usulan PAN tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, usulan tersebut justru akan berpotensi membuat kegaduhan. “Menurut saya ini akan membuat gaduh. Usulan itu tidak masuk akal,” terang Eva.

Sama seperti PDIP. Partai NasDem juga tak setuju dengan usul pimpinan MPR menjadi 10 orang. Sekjen NasDem Johnny G Plate menilai PAN terlalu pragmatis. Karena hanya berbicara soal kekuasaan. Menurut dia, UU MD3 No 2/2018 tak bisa sembarangan direvisi hanya demi mengakomodasi kursi-kursi tertentu. “Kami belum pernah berbicara bagaimana untuk merevisi. Salah satu yang harus didalami secara matang, jangan sampai terlalu pragmatis. Apalagi UU MD3, hanya untuk kekuasaan di DPR atau MPR atau DPD diubah seenaknya sesuai hasil pemilu, tanpa ada kajian,” jelas Johnny.

Untuk diketahui, komposisi pimpinan MPR saat ini mengacu pada Pasal 15 UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Yakni yakni 1 ketua dan 7 wakil. Untuk periode 2019-2024, komposisi pimpinan MPR akan dikembalikan ke aturan semula. Yakni 1 ketua didampingi 4 wakil ketua.

Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, usulan itu terlalu dipaksakan. Menurutnya PAN tak mau kehilangan kursi pimpinan MPR. Jadi mengusulkan pimpinan 10 orang dan semua partai mendapatkan kursi, termasuk PAN. “Karena kita tahu partai yang lolos ke DPR ada 9. Jadi semuanya ingin dapat kursi,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN), di Jakarta, Senin (12/8).

Menurutnya, PAN bersaing dengan partai-partai lain dalam memperebutkan kursi pimpinan MPR. “Karena sistem pemilihannya berdasarkan paket. Jika paketnya menang, PAN akan jadi pimpinan. Jika kalah ya nggak dapat apa-apa,” tandasnya.

Ujang menilai saat ini PAN dilematis. Suara PAN di Pileg juga tidak signifikan. Hal ini akan mempersulit PAN mempertahankan posisi Ketua yang sekarang dijabat oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan. “Bargaining dengan pemerintah dan partai-partai lain juga kecil. Oleh karena itu, PAN mewacanakan 10 pimpinan MPR,” imbuhnya.

Terpisah, [eneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menilai usulan PAN ini demi alasan proporsionalitas saja. Menurut dia, usulan itu bagus. Tetapi membuat postur MPR jadi gemuk. “Saya pikir tidak ada urgensi tentang penambahan kursi pimpinan MPR. Itu karena jabatan pimpinan MPR belum terlalu strategis dibanding DPR,” ujar Wasisto.

(yah/fin/rh)