Kembalikan UUD 1945 yang Asli

FIN.CO.ID, JAKARTA – Wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terus mengemuka. Sejak 1999 hingga 2002, sudah empat kali dilakukan amandemen. Kali ini, ada kesempatan untuk mengembalikan UUD 1945 yang asli. Selain itu, MPR juga diusulkan dikembalikan lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

Usulan itu disampakkan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno. Menurutnya, sebaiknya ada kajian terhadap empat kali amandemen UUD 1945. Hasil kajian tersebut bisa dijadikan lampiran untuk memperkuat UUD 1945.

“Menurut saya harus dikaji ulang ya. Karena keliru itu amandemen UUD 1945. Banyak yang melenceng dan harus dikoreksi. Tidak ada amandemen. Tetapi kaji ulang. UUD 1945 yang asli dikembalikan. Materi yang sudah empat kali itu diamandemen itu cocok untuk memperkuat UUD 45. Ini karena kebutuhan zaman, tantangan zaman. Ya dijadikan adendum, lampiran pada UUD 1945 yang asli,” tegas Try di Jakarta, Senin (12/8).

Mantan Panglima ABRI ini menjelasjkan MPR terdiri dari DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Karena itu, dia mengusulkan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. “Harus kan aslinya begitu. Itulah sistem Indonesia. Isinya DPR, utusan daerah, utusan golongan, bukan DPD. Kalau DPD tidak ada kesatuan. Itu negara serikat, seperti di Amerika karena negaranya serikat,” paparnya.

Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan GBHN dibutuhkan agar rencana pembangunan tetap dapat berjalan berkesinambungan. Menurutnya, , program pembangunan dalam GBHN nantinya akan dijabarkan dengan skala prioritas. Rencana pembangunan dalam GBHN tetap harus sesuai dengan Pancasila. “Saya kira mayoritas semua sepakat. Tetapi perlu mengubah UUD 1945,” ucap Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8).

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Rachmawati Seokarnoputri mempertanyakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) MPR. Tujuan utama ketua MPR periode 2019-2024 adalah mengembalikan tugas MPR seperti yang tertuang dalam UUD 1945.

“Sekarang kan nggak jelas tupoksi dan kedudukannya MPR. Goal besar yang dilakukan ketua MPR nanti adalah kembali ke UUD 1945. Jadi fungsi dari MPR ini akan kembali seperti dulu. MPR sekarang bukan pengabdi negara,” jelas Rachmawati.

Dia mempersoalkan perubahan tupoksi MPR setelah amandemen UUD 1945 tahun 2002. Akibatnya, MPR tidak bisa berfungsi membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebelum amandemen keempat UUD 1945, MPR masih bisa membuat GBHN. “Misalnya MPR dulu bisa buat ketetapan. Terutama GBHN. Tetapi ini sudah nggak ada. Ini sekarang nggak jelas apakah kriteria MPR dalam bentuk ketatanegaraan,” ucapnya.

Mengaktifkan kembali GBHN, lanjutnya, tidak bisa dilakukan sebagian saja. Menurutnya kembalinya GBHN tidak membantu masalah ketatanegaraan. “Kalau hanya mengaktifkan GBHN sama saja dengan amandemen kelima. Tidak akan membantu masalah ketatanegaraan bangsa ke depan,” paparnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PAN MPR RI, Saleh Partaoanan Daulay menilai Sidang Tahunan MPR RI harus dijadikan momentum penguatan kelembagaan. Yakni mengembalikan lagi kewenangan-kewenangan yang dulu pernah dimiliki MPR. “Salah satu contoh misalnya tentang pembentukan GBHN,” kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/8).

Dia menilai GBHN sudah tidak maksimal dan tidak fungsional digunakan dalam sistem kehidupan berbangsa. Sebab, sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Karena tidak adanya haluan negara, maka arah pembangunan nasional dari satu rezim ke rezim yang lain tidak terukur. Misalnya di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Arah pembangunannya memadukan antara pembangunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur. Lalu di era Presiden Jokowi periode pertama, fokus pada pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Selain itu dia menilai yang perlu dioptimalisasi dalam Sidang Tahunan MPR RI adalah memfungsikan kembali Ketetapan MPR atau Tap MPR. Dia menjelaskan dalam sistem tata urutan perundang-undangan, TAP MPR itu berada di antara UUD 1945 dan UU. Sehingga urutannya adalah Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, dan UU. “Jadi perlu penegasan ulang. Sehingga MPR bisa menjadi optimal. Kalau pengembalian fungsi GBHN dan penghidupan kembali TAP MPR sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah TAP MPR harus dilaksanakan pemerintah,” paparnya.

Sehingga apabila ada yang melenceng dari arah GBHN, maka MPR bisa mengambil keputusan. Seperti meminta pemerintah mengembalikan arah pembangunan. “MPR ini harus ditambah lagi kewenangannya. Bagaimana MPR itu diberikan kewenangan untuk menafsirkan UUD 1945,” ucapnya. Dia menegaskan kewenangan mengubah UUD 1945 ada di MPR. Termasuk, menafsirkan perubahan UU atau butir-butir dan pasal-pasal yang ada di UU.

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju terhadap wacana MPR melakukan amendemen terhadap UUD 1945. “Menurut saya kajian terhadap amendemen harus didalami. Sampai sejauh mana mau melakukan amendemen terhadap UUD 45. Di masa lalu, amendemen ini ada sedikit masalah. Terutama dari sisi substansi dan prosedur,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/8).

Menurut Fadli, amendemen pertama hingga keempat telah menghilangkan substansi naskah asli UUD 1945. Ia mengatakan naskah UUD yang saat ini berlaku sudah jauh berbeda dengan naskah aslinya. “Secara substansi itu naskah aslinya memang dihilangkan. Penjelasan dihilangkan atau naskah aslinya dirombak,” ucapnya.

Karena itu, dia mendorong agar pembahasan soal wacana amandemen terbatas UUD 1945 dikaji secara seksama. Dia tidak ingin hasil amandemen justru merugikan masyarakat karena hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Dia menyarankan agar MPR mengembalikan UUD 1945 sesuai naskah asli. Selanjutnya hasil amandemen I-IV dijadikan adendum.

(rh/fin)