Ini Langkah Kejagung dalam Membidik Otak Korupsi Dana Hibah

Ilustrasi: Syaiful Amri

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) ternyata tengah tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun anggara 2013. Pengembangan penyidikan dilakukan untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang ikut terlibat atau tidak dalam kasus yang merugikan negara Rp21 miliar.

 

Ya, beberapa waktu lalu tim penyidik pidana khusus Kejagung, memeriksa mantan Sekprov Sumsel tahun 2013, Yusri Effendy. Dalam kasus ini penyidik juga pernah memeriksa Alex Noerdin ketika menjabat sebagai Gubernur Sumsel.

 

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pemeriksaan mantan Sekprov Sumseltahun 2013, Yusri Effendy merupakan bagian dari proses penyidikan kasus tersebut. “Itu bagian dari upaya untuk menangani kasus itu, tentunya memerlukan itu,” terangnya, kemarin (11/8).

 

Dia menegaskan hingga kini proses penyidikan masih terus berjalan dengan terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui soal dana hibah Sumsel tahun anggara 2013. “Prosesnya sudah berjalan terus, nanti tentunya pada saatnya semakin jelas persoalannya seperti apa,” jelasnya.

 

Dia menegaskan penyidik tidak akan pandang bulu dalam menangani kasus ini, siapapun yang diduga ikut terlibat harus mempertanggungjawabkan secara hukum. “Siapa yang harus bertanggung jawab dari yang sudah dihukum itu, nanti prispinya setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama didepan hukum. Jadi pengembangan masih dilakukan,” tutupnya.

 

Sementara,Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan pemeriksaan Yusri Effendy menjadi pintu masuk pengembangan kasus ini guna menyentuh pihak lain yang hingga kini bel tersentuh secara hukum. “Ini jadi pintu masuk, kan diduga ada keterlibatan pihak lain,” imbuhnya.

 

Dia juga meminta penyidik untuk segera memeriksa Alex Noerdin agar pengembangan kasus ini dapat terang benderang melihat siapa pihak lain yang ikut terlibat. “Harus periksa Alex Noerdin, pastikan dia tahu gimana peristiwanya siapa yang diduga terlibat, ini kelihatan nantinya secara terang,” tegasnya.

 

Diketahui, Penyidik pidana khusus mulai kembali mengembangkan kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Pemprov Sumsel tahun anggara 2013. Kali ini giliranmantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013, Yusri Effendy diperiksa penyidik.

 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan Yusri Effendy diperiksa dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (KTAPD) terkait dengan penganggaran dana hibah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013. “Jadi soal itu diperiksa nya, untuk kepentingan penyidikan,” jelasnya.

 

Dalam kasus dugaan korupsi ini, lanjut Mukri, berawal pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan dana hibah di dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.118.889.843.100.

 

Dari jumlah tersebut, yang terealisasi sebesar Rp2.031.476.043.344 disalurkan untuk 2.461 penerima yang terdiri dari badan, lembaga, organisasi swasta, instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Sumsel.

 

Didalam penganggaran dan penyaluran dana hibah tersebut, telah dilaksanakan dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. “Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp21.000.000.000,” tutupnya.

 

Penyidik sebelumnya telah menetapkan dua orang tersangka inisial LPLT selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan dan inisial I selaku mantan Kepala Kesbangpol Sumsel dan keduanya telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Tipikor, Palembang. (lan/fin/ful)