KPK Geledah Ruangan Iwa Karniwa

Febri Diansyah/ist

FIN.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bortholomeus Toto sebagai tersangka kasus suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Iwa ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Sementara Bortholomeus dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Penyidik KPK pun bergerak cepat. Mereka menggeledah ruang kerja Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, Rabu (31/7) pagi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan itu berkaitan dengan status Iwa sebagai salah satu tersangka dalam kasus Meikarta. “Iya, ada penggeledahan dalam kasus suap terkait RDTR Meikarta pagi ini di ruangSekda Jabar,” kata Febri.

Febri menuturkan, penggeledehan masih berlangsung sehingga ia belum bisa memastikan apa saja hal yang ditemukan oleh petugas KPK.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mendorong lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs itu untuk menjerat Lippo Group selaku korporasi, sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

“Perizinan kan tidak menguntungkan satu orang atau individu tertentu di perusahaan. Yang diuntungkan adalah korporasi secara organisasi. Maka dari itu menurut saya terbuka peluang untuk menjerat korporasi,” kata Donal di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).

Menurut Donal, Lippo Group menjadi entitas usaha yang diuntungkan dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta yang berujung rasuah tersebut. Untuk itu, kata dia, lembaga antitasuah berpeluang untuk menjerat Lippo Group.

“Sulit dibantah bahwa tidak ada keuntungan korporasi terkait dengan perizinan dalam praktik suap yang terjadi dalam perizinan Meikarta. Menurut saya akan terbuka lebar bagi KPK untuk menjerat kejahatan korporasinya,” ujar dia.

Apalagi, kata Donal, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro merupakan residivis alias mantan narapidana kasus suap kepada Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Iqbal. Billy sempat divonis 3 tahun penjara pada 2008 terkait kasus tersebut.

“Sejumlah pelaku juga melakukan residivis atau pengulangan perbuatan dengan menguntungkan korporasi yang sama. Jadi menurut saya arahnya bisa didorong ke sana oleh KPK,” tutup Donal.

Diketahui, sebelum menjerat Iwa dan Toto KPK lebih dulu menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Billy Sindoro. KPK turut menetapkan tujuh orang lainnya. Mereka di antaranya pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Kesembilan tersangka itu kini sudah divonis bersalah.

Dalam perkara ini, Iwa ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan proses RDTR.

Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Menurut Saut uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa berasal dari PT Lippo Cikarang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here