Medsos Jauh Lebih Berbahaya

FIN.CO.ID, JAKARTA – Pencurian data penduduk bisa dilakukan oknum yang memanfaatkan media sosial (medsos). Bahkan Facebook, Instagram, dan Google dianggap jauh lebih berbahaya bagi privasi warga. Masyarakat diminta jangan mudah memberikan data pribadi jika memang tidak perlu.

“Ada saja oknum yang lewat medsos. Bisa lewat google dan sebagainya. Google saja baru kena denda juga kan,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (30/7).

Kemendagri sebelumnya lewat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kerja sama dengan ribuan lembaga keuangan dan pembiayaan swasta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kebocoran data. Namun, Tjahjo menegaskan bahwa kerja sama Kemendagri dengan lembaga keuangan swasta dilakukan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kalau MoU dengan perbankan dan lembaga keuangan itu ada rekomendasi jaminan OJK. Jadi clear. Dengan perbankan BPR, asuransi, kemudian lembaga-lembaga finansial. Semua terdata dengan baik,” tegas Tjahjo.

Dia juga menegaskan pihaknya telah secara resmi melaporkan kasus jual-beli data penduduk ke Bareskrim Polri. Menurutnya, kasus pencurian data penduduk harus diserahkan kepada polisi karena sudah menyangkut kriminal. “Nanti biar polisi yang menyelidiki. Ini sudah masuk ranah kriminal. Biarkan polisi mengusutnya,” ucapnya.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menambahkan Kemendagri telah berkoordinasi dengan Kemkominfo terkait kasus jual-beli data kependudukan di medsos. Kemenkominfo diminta menghapus gambar-gambar yang mengandung unsur data penduduk seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP-elektronik di internet. “Kominfo akan take down gambar-gambar KTP-el dan Kartu Keluarga yang ada di media sosial itu. Kini Kominfo sedang melakukan profiling,” jelas Zudan. Warga diminta tidak mengupload gambar KTP maupun KK secara utuh, melainkan harus dikaburkan alias blur.

Zudan berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran semua pihak untuk berhati-hati dalam mengunggah data kependudukan di internet. “Data itu rentan. Apalagi ketika data sering kita diberikan kemana-mana,” imbuhnya.

Karena itu, lanjutnyam pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDB). Ada tiga poin yang menjadi fokus RUU tersebut untuk mencegah penyebaran data. “Pertama pengumpulan datanya harus benar, yang kedua penyimpanan datanya harus benar, yang ketiga pemanfaatan datanya harus benar,” paparnya.

Dia menjelaskan masyarakat perlu mengerti soal penggunaan data kependudukan. Selain itu, lembaga-lembaga tidak boleh menggunakan data kependudukan kecuali sedang bertransaksi dengan orang yang bersangkutan. “Jadi bank hanya boleh membuka data seseorang jika yang bersangkutan sedang bertransaksi dengan bank. Begitu juga dengan asuransi juga sama,” ucapnya.

Menurutnya, ada sekitar 33 peraturan yang tersebar dan akan diabstraksikan dengan omnibus law menjadi satu undang-undang. “RUU PDB sudah dibahas. Jadi akan dibuat seperti omnibus law. Ada 32 atau 33 peraturan yang tersebar kemudian diabstraksikan menjadi satu undang-undang peraturan Perlindungan Data Pribadi,” lanjutnya.

Terpisah, pakar keamanan siber, Pratama Persadha menilai Facebook, Instagram, dan Google jauh lebih berbahaya bagi privasi warganet. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC) ini di beberapa negara terdapat imbauan khusus kepada para pejabat atau anggota militer untuk tidak menggunakan media sosial dan aplikasi serupa. Bahkan, banyak instansi pemerintah terkait dengan pertahanan yang smartphone-nya tidak dilengkapi kamera. “Hikmah dari peristiwa ini adalah masyarakat jadi mulai mengikuti isu keamanan data pribadi. Sebenarnya memakai smartphone juga berarti mengekspos privasi kita,” jelas Pratama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here