Vonis Taufik Harus Jadi Pelajaran

FIN.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap vonis yang dijatuhkan kepada Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan dapat menjadi pembelajaran bagi politisi lain.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pejabat publik yang dipilih oleh rakyat dapat mengambil pelajaran dari kasus Taufik Kurniawan. Ia berharap, kasus ini dapat menjadi cerminan bagi politisi untuk tidak terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.

“Kami harap kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi para anggota legislatif lainnya dan juga kepala daerah atau pejabat yang dipilih oleh rakyat agar tidak melakukan korupsi,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/7).

Pasalnya, kata Febri, setelah menjalani masa hukuman, hak politik politisi yang terbukti bersalah melakukan korupsi berpeluang akan dicabut selama periode tertentu. Hal ini berarti selama itu pula mereka tidak akan bisa terlibat dalam perpolitikan.

Yang lebih memprihatinkan, sambung Febri, hal tersebut juga mencederai kepercayaan masyarakat yang memilihnya. “Apalagi terdakwa ini menjabat sebagai pimpinan DPR,” tukasnya.

Jaksa KPK, kata dia, akan membahas putusan Taufik Kurniawan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Sampai saat ini, sambungnya, KPK masih menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut.

Kuasa Hukum Taufik Kurniawan, Deni Bakri mengatakan, putusan tersebut tentu di luar dari harapan tim kuasa hukum. Kendati demikian, ia menyatakan pihaknya tetap menghargai segala keputusan majelis hakim.

“Dalam waktu tujuh hari ini kami akan mengkaji dan mempelajari lebih dahulu secara cermat, lalu hasil kajian kami tersebut akan kami sampaikan ke Pak Taufik,” tukas Deni.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan fee atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti menerimafeedengan total Rp4,85 miliar itu.

Fee sebanyak itu masing-masing terbagi atas pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp3,65 miliar dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp1,2 miliar. Uang pemberian mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dan mantan Bupati Purbalingga Tasdi diserahkan melalui orang suruhannya Rahmat Sujianto dan Wahyu Kristianto.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa membayar denda sebesar Rp200 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4,2 miliar. Sisa uang pengganti kerugian negara telah dibayarkan oleh saksi Wahyu Kristianto sebesar Rp600 juta.

Hak politik Taufik juga dicabut selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

(riz/fin/tgr)