PAN Dilarang Gabung Jokowi-Ma’ruf

FIN.CO.ID, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Keputusan gabung atau tidak masih akan ditentukan dalam Rakernas pada akhir Juli atau awalm Agustus mendatang. Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais melarang PAN bergabung ke koalisi Jokowi. Dia ingin PAN tetap menjadi oposisi.

Menurutnya, oposisi sangat penting untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Oposisi, lanjutnya, berperan mengawasi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf selama lima tahun ke depan.”PAN jangan sampai bergabung,” tegas Amien di kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7).

Dia menilai Presiden Joko Widodo sudah memahami makna demokrasi. Apalagi, Jokowi sudah mempersilakan jika ada pihak yang ingin menjadi oposisi. Karena posisi tersebut mulia.”Pak Jokowi itu paham demokrasi. Dia mempersilakan pihak lain menjadi oposisi,” jelas Amien.

Menurut dia, pernyataan Jokowi itu wajar. Namun, akan jadi lucu ketika ada pihak yang tidak ditawari kursi oleh Jokowi, tetapi meminta-minta posisi. Karena itu, dia menginginkan agar PAN tidak bergabung dan mengambil posisi sebagai oposisi.

Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo menyambut baik jika ada yang ingin menjadi bagian dari oposisi dari pemerintahan pada periode 2019-2024. “Menjadi oposisi itu juga sangat mulia, silakan jadi oposisi. Asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam dan kebencian,” tegas Jokowi mengakhiri pidato Visi Indonesia di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7). Menurut Jokowi, menjadi oposisi benar-benar mengkritisi kebijakan pemerintah jika memang tidak sesuai dengan semestinya. Bukan oposisi yang disertai dengan hinaan, cacian dan kebencian.

Hal senada juga disampaikan anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo. Dia menyatakan kemungkinan besar PAN mengambil langkah sebagai oposisi. Menurut Dradjad, sebagian besar kader PAN akan mengikuti nasihat Amien Rais. “Jadi begini, kalau di PAN itu sebagian besar, bahkan mungkin hampir semuanya mendengarkan Pak Amien. Begitu juga dengan Bang Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Red),” jelas Drajad.

Menurutnya, DPW PAN banyak yang ingin menjadi oposisi. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan DPW terkait sikap politik tersebut. ” Insya Allah lebih banyak yang ingin tetap jadi oposisi,” imbuhnya.

Drajad menjelaskan agar fungsi pengawasan dan penyeimbang berjalan baik, maka diperlukan oposisi yang berkualitas. Bisa menyampaikan koreksi dengan substansi dan data yang kuat. Selain itu, oposisi juga bisa menawarkan opsi kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. “Beroposisi itu bukan berarti bermusuhan. Silaturahmi tetap harus dibina. Namun pihak pemerintah dan oposisi saling menghormati pilihan politik masing-masing. Justru, pemerintah dan oposisi saling berlomba berbuat kebaikan bagi rakyat. Jika itu bisa diwujudkan, demokrasi Indonesia akan semakin kuat dan sehat,” tukasnya.

Wakil Ketua Umum PAN, Ahmad Hanafi Rais mengamini pernyataan Drajad. Dikatakan, keputusan resmi partai akan disampaikan dalam Rakernas. Hanafi menuturkan keputusan nanti diprediksi mengikuti nasihat Amien Rais. “Tunggu saja. Nanti partai punya sikap resmi. Tidak mungkin tidak mendengarkan dan memperhatikan dengan saksama masukan dari pendiri partai, Pak Amien Rais. Mayoritas kader berkeinginan menjadi oposisi. Tapi nanti tentu sikap resmi melalui forum Rakernas,” tegas Hanafi.

(rh/fin)