Oposisi Masih Dibutuhkan

FIN.CO.ID, JAKARTA – keberadaan oposisi untuk mengawal kinerja pemerintahan masih sangat dibutuhkan. Oposisi disebut menjadi syarat negara yang berdemokrasi. Tanpa kekuatan itu pemerintahan akan pincang karena minus proses check dan balance.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menyatakan, Indonesia membutuhkan keberadaan oposisi konstruktif. “Kalau ingin membangun bangsa yang sehat, demokrasi yang sehat, perlu oposisi yang kuat dan konstruktif. Tidak hanya mengawasi dan mengkritisi, tapi juga ikut membangun,” tegas Ujang, di Jakarta, Senin (15/7).

Dia menilai, tidak perlu partai politik yang awalnya berseberangan untuk berkoalisi dalam pemerintahan. Jika memang terjadi rekonsiliasi, model yang seharusnya dilakukan adalah berbagi tugas sesuai proporsi masing-masing. Bukan berbagi kekuasaan. “Rekonsiliasi memang perlu kalau bukan soal power sharing,” jelasnya.

Jika rekonsiliasi berbagi kekuasaan, nantinya tidak akan ada yang menjadi oposisi murni dan konstruktif. Akibatnya pemerintahan berjalan tanpa pengawasan yang baik. Menurutnya, pihak yang berseberangan dengan presiden terpilih sudah memikirkan investasi politik jangka panjang. Yakni Pemilu 2024. “Dengan menjadi oposisi mereka menderita. Tidak ada akses kekuasaan, jabatan, modal finansial dari kementerian yang dijabat. Sehingga menghadapi 2024 mereka tidak siap ketika menjadi oposisi,” papar Ujang.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Politik Median. Rico Marbun. Dia menilai Prabowo lebih baik menjadi oposisi. Alasannya, aspirasi para pendukung Prabowo menginginkan Ketum DPP Partai Gerindra itu tetap menjadi oposisi. Rico mencontohkan sikap PDIP yang juga tetap mengambil posisi oposisi saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah.

Rico menyarankan Prabowo dan Gerindra mengambil langkah yang sama. “Jangan lupa PDIP bisa menang dua kali berturut-turut dalam pileg. Karena sepanjang dua periode pemerintahan SBY, PDIP mengambil posisi oposisi sejati,” jelas Rico di Jakarta, Senin (15/7). Dia berpendapat sebaiknya Gerindra konsisten menjadi oposisi. Diharapkan, tidak ada tawar-menawar dengan Jokowi dan koalisinya. “Artinya, ya jangan ada kader Gerindra yang struktural maupun kultural yang masuk di kabinet atau posisi nonkabinet,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menilai bangsa Indonesia masih sangat membutuhkan Gerindra sebagai oposisi. “Oposisi yang dengan pendekatan baru, pendekatan baru ini berupa posisi yang memberikan kritik yang berkualitas, beretika, dan bermartabat. Kekuatan oposisi tetap harus dipertahankan,” kata Agus Sudibyo di Jakarta, Senin (15/7).

Terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, mengatakan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi secara politik justru memiliki tugas yang berat.

Menurut Djayadi, seni memimpin dan cara Jokowi membentuk timnya pada periode kedua ini akan menjadi sebuah ujian untuk mengatasi berbagai tantangan. Salah satunya soal tarik-menarik kepentingan antarpartai dan kepentingan para politisi. “Itu tidak bisa dihindari, itu nyata. Karena boleh dikatakan Pak Jokowi sekarang bisa berfungsi lebih dari negarawan,” ucap Djayadi.

Dia mengatakan, strategi pembentukan tim itu termasuk apakah tetap diperlukan para negosiator politik atau tidak. “Seorang presiden dalam sistem presidensial itu memerlukan negosiator dalam menjalankan pemerintahannya. Supaya terbangun koalisi-koalisi yang selalu membantu untuk meloloskan setiap program pemerintahannya,” jelasnya. Tantangan untuk pemerintahan Jokowi ke depan adalah reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

(rh/fin)