Maskapai Nilai Regulasi Tarif Penerbangan Maladministrasi

FIN.CO.ID, JAKARTA – Persoalan maskapai penerbangan nasional tidak pernah selesai. Selalu saja ada ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adalah salah satunya Asosiasi maskapai Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengadukan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya ke Ombudsman terkait regulasi tarif batas atas (TBA).

INACA menilai terjadi maladministrasi dalam penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Regulasi tersebut ditandatangi Menteri Budi pada Rabu, 15 Mei 2019. Regulasi tersebut menggantikan keputusan Menteri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Aturan penurunan TBA berkisar antara 12-16 persen itu mulai berlaku efektif sejak Sabtu, 18 Mei 2019 lalu.
Anggota Ombudsman yang juga pengamat penerbangan, Alvin Lie mengungkapkan, bahwa INACA yang dikomandoi oleh Ari Askhara menduga telah terjadi perbutan melawan hukum dalam regulasi TBA.

“INACA mengadukan ke Ombudsman terkait keputusan menteri perhubungan no 106 tahun 2019,” kata Alvin kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (15/7).

Lanjut Alvin Lie, pihaknya masih mempelajari laporan dari INACA. Setelah itu Ombudsman akan memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi atas dugaan adanya maladministrasi dalam penerapan TBA itu.

“Dugaan maladministrasi tersebut sedang kami telaah untuk klarifikasi dengan pihak-pihak terkait,” ucap Alvin Lie.
Soal detil pengaduan oleh INACA, Alvin Lie belum bisa berkomentar lebih jauh. Sebab pihaknya baru mendapatkan laporan pengaduan dan segera menindaklanjuti aduan tersebut. “Detail belum dapat kami ungkap ke publik,” ujar dia.

Soal apa sanksi yang akan diberikan oleh Ombudsman kepada mantan direktur utama Angkasa Pura II itu, Alvin Lie mengaku belum bisa berkomentar.

“Saya tidak mau berandai-andai. Dugaan maladministrasi tersebut bisa terbukti benar bisa juga terbukti tidak benar,” kata mantan anggota DPR komisi VII itu.

Sebelumnya Alvin Lie mengatakan bahwa kebijakan TBA bukan kebijakan yang mengikat secara hukum. Artinya jika maskapai tidak sanggung melaksanakan kebijakan tersebut tidak perlu dipaksakan.

“Perlu diperhatikan, bahwa kebijakan ini lahir bukan berdasar kesepakatan antara pemerintah dengan airlines. Jadi tidak ada kebijakan yang dilanggar (maskapai),” ucap Alvin kepada Fajar Indoenesia, Sabtu (13/7).

Jadi menurut Alvin Lie, maskapai telah dipaksa oleh pemerintah untuk menjual tiket TBA dengan penurunan antara 12-16 persen.

“Ini pemaksaan kehendak oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution,”
Alvin Lie menilai kemenko perekonomian tidak memikirkan keberlangsungan maskapai nasional yang saat ini terancam bangkrut.

“Menko (Darmin Nasution) abaikan sebenarnya titik impas airlines pada kisaran 70 persen TBA dengan tingkat keterisian 65 persen,” tutur Alvin Lie.

“Kalau airlines rugi karena melaksanakan pemaksaan ini, apakah Menko (Darmin Nasution) mau bertanggung jawab,” sambung Alvin Lie.

Alvin Lie menegaskan, regulasi TBA bukan wewenang Kemenko Perekonomian namun tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Perhubungan.

“Ini bukan ranah Menko (Darmin). Ini ranah Menhub (Budi Karya). Menko offside. Karena untuk membuat peraturan perundang-undangan ada tahapan-tahapan yang wajib dilakukan. Termasuk mempertimbangkan kepentingan subyek yang diatur. INACA dan airlines pasti sangat keberatan dan menolak,” tutur Alvin Lie.

Ketua INACA yang juga menjabat direktur utama Garuda Indonesia, Ari Askhara, sebelumnya juga meminta pemerintah untuk memproteksi maskapai nasional dari serbuan maskapai asing. Sebab jika tidak begitu akan mengancam keberlangsungkan penerbangan Indonesia.

“Pemerintah harus memproteksi maskapai nasional. Jangan terlalu gampang memberikan slot kepada maskapai asing untuk bandara kita dan juga ke hub kita,” kata Ari belum lama ini.

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menambah maskapai nasional baru, mengingat saat ini kondisi maskapai yang sudah dalam kondisi sekarat.

“Jangan menambah pemain maskapai nasional. Saat ini sudah 11 maskapai nasional, dan sudah pada megap-megap semua. Jangan ditambah lagi,” ucap dia.

(din/fin)