Kejagung Kejar Tersangka Baru Korupsi Lahan Batubara

FIN.CO.ID, JAKARTA – Hampir sebulan lamanya, Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) melengkapi berkas pengusutan korupsi pembelian lahan batubara seluas 400 hektar di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Kasus yang bermula sejak tahun 2010 terus dikembangkan korps Adhyaksa. Setelah memanggil Bupati Sarolangun Cek Endera, Kejagung memeriksa pejabat teras di lingkungan Pemprov Jambi dan Kabupaten secara maraton di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. Salah satunya, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Harry Andria, pekan lalu.

Pokok pertanyaan penyidik kepada para pejabat mengerucut mengenai pola pengeluaraan izin lahan hingga merugikan negara hampir Rp 100 miliar.

Kejaksaan memberikan sinyal akan kembali memanggil kedua pejabat Jambi tersebut. “Kita lihat nanti, kalau dirasa masih perlu tambahan ketwrangan ya kita lakukan (periksa lagi),” kata Jaksa Agung HM Prasetyo Kepada Fajar Indonesia Network, , Senin (15/7).

Yang jelas, kata Prasetyo, setiap penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi yang ditangani penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung akan berujung di Pengadilan. “Jadi, setiap berkas perkara korupsi harus benar-benar bedaaarkan fakta dan bukti yang ada. Diyakinkan kita saat perkara dilimpahkan ke persidangan,” tutupnya.

Sementara, jubir Kejagung Mukri mengatakan, Ahmad Nasri selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sarolangun telah menjalani pemeriksaan terkait perkara ini.” Ia diperiksa terkait dengan ijin usaha pertambangan batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa,” katanya.

Selain itu, kata Mukri, penyidik juga memeriksa Zahrudi Eko Syailendra selaku pemilik Lahan. ” Ia diperiksa terkait dengan penjualan lahan seluas 50 Ha untuk penambangan batubara yang dibeli oleh PT. Indonesia Coal Resources (anak Perusahaan PT. Antam),” tutupnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupai Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan dengan adanya rencana penyidik memeriksa kembali Bupati Sarolangun dan pejabat Jambi lainnya menandakan tim penyidik tengah mengembangkan kasus ini. “Bisa dikatakan bidik tersangka baru dari unsur pemerintah,” katanya.

Jika dilihat dari alur cerita kasusnya, lanjut Boyamin, Bupati Sarolangun sangat mengetahui terkait perizinan lahan batubaru tersebut, apalagi wilayahnya terjadi ditempatnya berkuasa. “Patut diduga sangat tahu menahu soal proyekn ini, kan dia penguasa sana, masa tidak tahu apa-apa?,” tegasnya.

Karena itu, Boyamin meminta penyidik untuk berani menetapkan tersangka baru dalam kasus ini termasuk dari unsur pemerintah jika memang fakta dan buktinya kuat. “Jangan takut, siapapun dia kalau ada bukti ya jadikan tersangka,” tutupnya.

Sebelumnya, Tim penyidik pidana khusus Kejagung telah memeriksaBupati Kabupaten Sorolangun, Cek Endera, Senin (8/7). Kejagung masih menggali bagaimana proses perizinan dalam pembelian lahan batubara tersebut keluar.

Diketahui, pemanggilan Cek Endera kedua kalinya dilakukan. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan batubara itu telah merugikan negara hingga Rp 91,5 miliar.

Meski demikian, Kejagung tidak menutup kemungkinan akan kembali memanggil orang nomor satu di Sarolangun itu kembali diperiksa di Gedung Bundar Kejagung Jakarta. Hal itu disampaikan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), M Adi Toegarisman. Dikatakanya, kejagung masih membutuhkan alat bukti baru dalam alur penjualan lahan.

“Kemarin kita periksa sebagai saksi, itu kan saksi yang berada di wilayah disitu (Sarolangun), kita memerlukan alat bukti saksi itu, berkaitan dengan pembelian lahan itu, kan wilayahnya di sana,” katanya di Jakarta, Selasa siang.

Pria yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) itu menegaskan nanti akan dilihat terlebih dahulu hasil pemeriksaan yang bersangkutan untuk menentukan apakah akan diperiksa kembali atau tidak. “Setelah pemeriksaan kita evaluasi, tim penyidik lapor ke kita nanti kita lihat, kalau dinilai sudah cukup pemeriksaan kemarin tidak kita periksa lagi,tapi kalau dinilai pemeriksaan kemarin masih kurang kita periksa lagi, nanti kita lihat,” bebernya.

Cek Endera diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Sarolangun dalam mengeluarkan ijin usaha pertambangan dan ekplorasi untuk pembelian lahan pertambangan batu baru seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Jampi pada tahun 2010 yang dibeli PT Antam Tbk.

Beberapa waktu lalu, penyidik telah memeriksa empat orang saksi. Keempat saksi itu yakni Exploration Lead Specialist Unit Geomin PT Antam, Yoseph Herwindo, Staf Direktur Utama PT Antam, Dodi Martimbang, Karuan PT Antam, Izhar Ishak dan Pensiunan Direktur Utama Corporate Social Responsibility (CSR) PT Antam, Debby Maulasa.

Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan enam tersangka yakni enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu yakni BM selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources (ICR), MT selaku pemilik PT RGSR, Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, ATY selaku Direktur Operasi dan Pengembangan.

Selain itu, disebut pula AL selaku Direktur Utama PT Antam, HW selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam, dan MH selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International (TMI).

Kasus IUP Batu Bara dan jual beli saham di Kabupaten Sarolangun seluas 400 hektare ini, diduga merugikan negara lewat PT Indonesia Coal Resources (ICR), anak perusahaan BUMN PT Aneka Tambang Tbk (PT. Antam).

Kasus ini berawal dari Direktur Utama PT ICR bekerjasama dengan PT TMI selaku Kontraktor dan Komisaris PT TMI Tamarona Mas International (PT. TMI) telah menerima penawaran penjualan/pengambilalihan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) batubara atas nama PT TMI.

Lahan seluas 400 Ha yang terdiri dari IUP OP seluas 199 Ha dan IUP OP seluas 201 Ha. Kemudian diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 Ha (199 Ha dan 201 Ha) kepada Komisaris PT ICR melalui surat Nomor: 190/EXT-PD/XI/2010 tertanggal 18 November 2010.

Surat itu diajukan kepada Komisaris Utama PT ICR dengan perihal rencana akuisisi PT TMI dan disetujui dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT TMI.

Namun kenyataanya, PT TMI telah mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha sesuai surat Nomor: TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010. Surat itu memakai perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Ekplorasi seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP).

Pengalihan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan persetujuan rencana akuisisi PT TMI yang diberikan oleh Komisaris Utama PT ICR adalah asset property PT. TMI yang menjadi objek akuisisi adalah IUP yang sudah ditingkatkan menjadi Operasi Produksi sesuai dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT.TMI.

Juga bertentangan dengan laporan penilaian properti/aset Nomor File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 serta laporan legal due deligence dalam rangka Akuisisi tanggal 21 Desember 2010.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 91,5 miliar. Keenam orang itu diganjar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(lan/fin/tgr)