Jangan Ada Barisan Sakit Hati

FIN.CO.ID, JAKARTA – Bertemunya Joko Widodo dengan Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7) lalu masih menjadi perbincangan publik. Sejumlah pihak berpendapat jika pertemuan kedua tokoh tersebut akan dilanjutkan dengan cara yang lebih formal. Perlu ada ruang khusus yang tidak diketahui khalayak umum.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, jika pertemuan Jokowi dan Prabowo harus disikapi secara positif. Isu soal bagi-bagi kursi menteri juga belum terbukti. Ia menilai, tak semudah itu membicarakan politik di ruang terbuka.

Akademisi Universitas Islam Al Azhar Indonesia menerangkan, bertemunya kedua tokoh tersebut juga bukan berarti Gerindra akan bergabung dengan pemerintahan. Meski tidak menutup hal tersebut terjadi. Hanya saja akan ada barisan sakit hati jika Gerindra dengan mudah bergabung dengan partai pemenang Pemilu.

“Saya rasa dalam politik hal tersebut sangat wajar. Politik sangat cair. Hanya saja, tidak semudah itu membagi kursi kekuasaan atau power sharing. Karena ada koalisi yang juga harus diajak diskusi,” ujar Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Senin (15/7).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menilai pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto sebagai langkah bagus. Menurut dia, pertemuan dua tokoh yang pernah berkompetisi di Pemilihan Presiden 2019 bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda. “Masa berantem terus. Berdamai agar generasi muda juga belajar,” ujar Luhut.

Menurutnya, dalam politik, beda pendapat dan perselisihan hal yang lumrah. Dia menyebut tidak perlu dipersoalkan yang penting ujungnya harus damai. “Jangan benci, jangan mengembangkan kebencian. Sebarkan pikiran positif untuk kepentingan Republik Indonesia dan Pancasila,” paparnya. Luhut menjelaskan Jokowi juga telah menegaskan bahwa Pancasila sudah final. Dia juga mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak berpikir mengganti Pancasila.

Terpisah, CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, menyarankan, sebaiknya partai politik pengusung Prabowo Subianto tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan mendatang. Jika semua partai politik masuk ke dalam pemerintahan, maka demokrasi menjadi tidak sehat. “Akhirnya check and balance tidak terjadi. Semuanya akan setuju dengan apa pun yang dilakukan pemerintah,” kata Ali di Jakarta, Senin (15/7).

Empat parpol pengusung Prabowo, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, dinilai bisa menjadi bagian oposisi yang kuat. “Saya kira tiga partai sudah cukup kuat untuk menjadi oposisi. Jika satu partai misalnya Demokrat bergabung ke pemerintah. Karena sejak awal Demokrat tidak terlalu serius memenangkan Prabowo,” jelas Ali.

Walaupun terjadi konsiliasi, Ali berharap modelnya bukan dalam bentuk bagi-bagi kekuasaan. “Saya sependapat kalau rekonsiliasi itu tidak mengubah postur soal oposisi dan partai pendukung,” imbuhnya.

Pada penyampaian Visi Indonesia, Minggu (14/7) malam, Jokowi menyambut baik jika ada yang ingin menjadi bagian dari oposisi dari pemerintahan yang akan dia pimpin pada periode 2019-2024. “Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan jadi oposisi, asal jangan oposisi menimbulkan dendam dan kebencian,” tegas Jokowi.

(khf/fin/rh)