E-Rekap Pilkada 2020 Perlu Diuji Coba

FIN.CO.ID, JAKARTA – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan rekapitulasi secara elektronik (e-Rekap) pada Pilkada 2020 mendatang bukan perkara mudah. Apalagi untuk diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia. Sistem kepemiluan di Indonesia perlu dibahas secara intens.

Akademisi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing pesimistis dengan penggunaan e-Rekap. Alasannya, program itu tidak bisa dilakukan secara spontan. Harus dilakukan ujicoba di sejumlah daerah yang dinilai mampu secara jaringan. Baik listrik maupun koneksi internet. Bukan tanpa alasan, Indonesia yang terdiri dari kepulauan dirasa sulit untuk diterapkan penggunaan elektronik dalam pemilu serentak.

“Saya rasa perlu diujicoba dan dilaksanakan di tempat yang jaringannya baik. Jika nantinya sudah dilakukan dan dievaluasi, baru bisa diterapkan di daerah lain. Tentunya dengan dilengkapi infrastruktur penunjang,” kata Emrus kepada Fajar Indonesia Network di Jakarta, Senin (15/7).

Diketahui, penggunaan sistem Noken yang dilakukan di Provinsi Papua menuai sejumlah polemik. Salah satunya adalah banyaknya gugatan di Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat Papua menjadi provinsi paling banyak berperkara dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2019 di MK.

Direktur Perludem Titi Anggraini menduga sistem noken berperan memperbanyak gugatan yang saat ini tercatat 90 perkara. Noken merupakan sistem pemilihan konsensus atau kesepakatan melalui kepala suku atas nama masyarakat dalam menentukan pilihan. Namun, kini peran tersebut digantikan orang yang berpengaruh kuat secara politik. Yaitu kepala daerah atau bupati.

“Jadi bergeser. Semula kearifan lokal, menjadi orang kuat di struktur politik,” kata Titi. Ia menyebut KPU belum memiliki instrumen regulasi tepat membuat sistem noken menjadi tertib. Ini alasan banyak pengajuan perselisihan di MK pada Pemilu 2019.

Netralitas penyelenggaran pemilu juga dipertanyakan. Terutama terkait manipulasi rekap suara yang banyak terjadi. Titi menyebut lima dari tujuh anggota KPU di Papua menjadi tersangka kasus manipulasi hasil suara pada Pemilu 2019.

Ia berharap KPU dan pembuat undang-undang menemukan formulasi lebih cocok untuk sistem pemilu selanjutnya di Papua. Terutama terkait noken. Provinsi kedua terbanyak berperkara dalam permohonan Pileg 2019 adalah Sumatera Utara dengan 57 perkara. Disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan 38 perkara. Provinsi paling sedikit mengajukan perkara adalah Bali dengan tiga perkara. Yogyakarta dengan dua perkara. Hanya Kalimantan Utara yang sama sekali tidak mengajukan.

Pengamat Politik Ujang Komarudin mendukung langkah KPU segera menerapkan penggunaan e-Rekap pada Pilkada 2020. Ia menilai, dengan digunakannya e-Rekap akan meminimalisasi kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Selain itu, anggaran belanja KPU terutama SDM di lapangan juga akan berkurang. Karena penghitungan tidak lagi dilakukan manual berjenjang tetapi langsung berdasar kepada e-Rekap. “Saya pikir ini lebih efektif. Selain bisa meminimalisir kecurangan, anggaran KPU juga bisa berkurang,” kata Ujang.

(khf/fin/rh)