Bukan ke Lampung, Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

    FIN.CO.ID, JAKARTA – Pemindahan ibu kota negara jika direalisasikan pasti ke wilayah Kalimantan, apakah itu di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur maupun lainnya. Kalimantan dinilai sebagai wilayah Indonesia, yang strategis, dan mampu menyeimbangkan seluruh wilayah yang ada.

    “Pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan. Di sisi lain lahan yang luas dan relatif aman bencana,” terang Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata, kemarin (15/7).

    Pemindahan ibu kota negara ini, kata dia, akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, juga mendorong perdagangan antarwilayah Indonesia. Berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet pada 29 April 2019, Presiden RI memberi arahan untuk memilih alternatif ketiga, yaitu ke luar Jawa.

    Beberapa syararat untuk bisa menjadi ibu kota yaitu, harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.

    Terdapat tujuh kriteria penentuan lokasi yang digunakan, pertama, lokasinya strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia. Kedua tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.

    Selanjutnya, ketiga lahannya harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut. Keempat tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan.

    Kemudian, kelima dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur yang meliputi, akses mobilitas atau logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan.

    Kemudian, ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antarpulau, tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.

    Syarat ke keenam, potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang dan terakhir ke tujuh memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

    Hingga saat ini, Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian untuk menentukan lokasi pasti pemindahan ibu kota negara. “Ini adalah seri Dialog Ibu Kota Negara untuk tiga lokasi di Kalimantan. Setelah dari sini, kami akan ke Palangkaraya dan Balikpapan,” katanya.

    Sebelumnya, Rapat kerja Gubernur se-Sumatera yang digelar di Hotel Grage, Bengkulu, Selasa (9/7), menghasilkan 10 kesepakatan yang diberi nama Memorandum of Rafflesia. Usulan Lampung menjadi salah satu alternatif untuk dikaji menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia (RI) masuk bagian persetujuan tersebut.

    Dalam piagam tersebut, dari delapan Gubernur yang hadir hanya ditandatangani enam gubernur yaitu Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Jambi Fachrori Umar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

    Sementara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno diwakilkan. ketidakhadiran Arinal pada penandatangan dikarenakan ada agenda lainnya yang tidak bisa ditinggalkan.

    (ful/fin)