Anggaran Pendidikan Dikurangi

Sejumlah Siswa SDN membuat surat untuk Bpk Presiden Indonesia Ir, Joko Widodo (JOKOWI), dari siswa SDN Sukasari Kota Tangerang, Kamis (20/6/2019). Isi dalam surat tersebut seluruh siswa SDN Sukasari memberi ucapan selamat, dan mereka meminta pendidikan di indoneisa agar lebih di perhatikan terutama bagi anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah karena biaya yang begitu mahal. FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONEISA NETWORK

FIN.CO.ID, JAKARTA – Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikurangi. Padahal sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat menyampaikan visi Indonesia akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Mutu pendidikan pun akan ditingkatkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengatakan anggaran pendidikan untuk tahun depan malah berkurang. Alasan pengurangan karena anggaran yang sebelumnya ada di Kemendikbud kini dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Nggak ada (ditambah). Malah kurang,” kata Muhadjir ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7).

Dikatakannya, pengurangan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Anggaran yang dikurangi jumlahnya tak banyak dan tak lebih dari Rp 1 triliun.

“Itu karena dari Bu Menkeu. Kecil sih pengurangannya, nggak sampai Rp 1 triliun,” imbuhnya.

Dijelaskannya, anggaran yang dikurangi awalnya diperuntukkan bagi bantuan afirmasi ke sekolah. Kini, sebagian dari bantuan itu berada di Kementerian PUPR.

“Kan sebagian juga sudah dialihkan ke Kementerian PUPR. Anggaran untuk revitalisasi sekolah-sekolah yang klasifikasinya (rusak) berat itu diserahkan ke PUPR. Kemudian untuk revitalisasi ringan masih di bawah Kemendikbud. Karena akan fokus revitalisasi SMK, nanti tahun 2020 ada 73 SMK yang kita rencanakan,” jelasnya.

Mendikbud menambahkan untuk dana SMK, tidak semuanya dianggarkan lewat Kemendikbud. Ada beberapa kementerian juga yang dilibatkan, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian.

“Untuk vokasi iya (dialihkan), ada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, sesuai dengan Inpres Nomor 75 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, itu ditangani banyak pihak,” katanya.

Sedangkan di Kemendikbud, program vokasi akan lebih mengarah kepada pengadaan guru yang berkeahlian.

“Dengan SMK yang diprioritaskan ada 4, wisata, kelautan, ekonomi kreatif, dan pertanian produktif. Tapi tidak berarti bahwa bidang lain terabaikan, tetap kita beri perhatian,” katanya.

Meski anggaran dikurangi, namun Muhadjir mengatakan, anggaran transfer daerah di Kemendikbud justru mengalami kenaikan drastis.

“Jadi ini sebetulnya bagaimana memastikan anggaran yang ditransfer ke daerah itu betul-betul digunakan dengan tepat sasaran, efisien, mengalir sesuai kanalnya, tidak ada yang rembes,” katanya.

Ditegaskan Muhadjir, pengurangan anggaran ini merupakan bentuk program kemajuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Sebab, prioritas program di periode kedua Presiden Jokowi, yakni peningkatan kualitas SDM.

“Jadi ini sebetulnya program kemajuan pendidikan dalam rangka peningkatan SDM sebagai prioritas kabinet periode kedua kepemimpinan beliau itu untuk sektor pendidikan, terutama sekolah itu bola di tangan daerah. Pusat akan lebih banyak membuat regulasi, dan regulasi itu tidak langsung dari atas. Kita juga akan minta pendapat daerah, termasuk zonasi itu tidak langsung turun dari Dikbud. Itu kita minta saran dari daerah,” jelasnya.

(gw/fin)