1.963 Desa di 79 Kabupaten/Kota Kekeringan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sebanyak 1.963 desa di 79 Kabupaten/Kota mengalami kekeringan dampak musim kemarau yang berkepanjangan. BNPB pun menyiapkan hujan buatan untuk mengatasinya.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan pihaknya segera melakukan program hujan buatan di beberapa titik kekeringan. Terlebih pihaknya juga telah mendapat surat permohonan dari beberapa kepala daerah untuk menjalankan program hujan buatan.

“BNPB telah mendapatkan beberapa permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan. Dan tadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan,” kata Doni usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo untuk membahas “Antisiapsi Dampak Kekeringan” di Kantor Presiden, Senin (15/7).

Dikatakan Doni, berdasarkan data BNPB hingga 15 Juli, ada sebanyak 1.963 desa terdampak kekeringan. Desa-desa tersebut tersebar di 556 kecamatan dan 79 kabupaten/kota di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Oleh karenanya, BNPB tentu tidak bisa sendirian, perlu bekerja sama dengan beberapa lembaga, khususnya BMKG, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan juga Markas Besar TNI. Adapun daerah yang mungkin masih bisa dilaksanakan teknologi modifikasi cuaca juga tergantung dari keadaan awan sehingga apabila awannya masih tersedia sangat mungkin hujan buatan bisa dilakukan,” terangnya.

Program jangka menengah dan panjang, Doni melaporkan kepada Presiden perlunya penyiapan bibit pohon. Tujuannya agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga tersedianya sumber air.

“Dari beberapa pengalaman, jenis pohon tertentu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun. Jadi kalau tiap desa punya sukun yang cukup banyak sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air. Sehingga ketika musim kemarau panjang sumber air di desa itu masih bisa terjaga, termasuk juga pohon aren,” kata Doni.

Sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo mengatakan ada potensi kekeringan hingga Oktober dapat terjadi di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

“Saya juga minta bantuan BPPT untuk melakukan kajian. Ada 3,7 juta hektare areal pertanian yang mungkin kena dampak. Itu dampaknya bisa sekitar Rp3 triliun. Tapi kalau kita bisa bantu dengan hujan buatan mungkin kita bisa minimalkan kerugiannya. Bisa mencegah kerugian Rp2,4 triliun,” katanya.

Eko berharap akan ada hujan buatan yang bekerja sama dengan BPPT, TNI dan BNPB.
Sedangkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya akan memberi bantuan pengadaan air dan mengirimkan tangki-tangki atau truk-truk air.

“Tapi yang tadi dibahas ya mitigasinya dulu. Jadi jangan sampai bencananya, misalnya dengan kita dorong hujan buatan dan lain sebagainya. Kalau ada bencana ya SOP kita menangani bencana-bencana sudah jelas yang harus dipastikan adalah ketersediaan logistik, ketersediaan makanan,” kata Agus.

Kepala Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus. Namun dampaknya berupa kekeringan bisa dirasakan sampai September. Terutama untuk wilayah di sebelah selatan khatulistiwa.

“Seiring berjalannya waktu, jadi Oktober, November, Desember bukan berarti sudah selesai, hanya bergerak ke arah utara. Jadi tidak serempak. Cuma yang paling luas itu di bulan Agustus-September. Paling luas puncak musim kemaraunya itu di bulan Agustus, mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan. Itu yang paling luas di bulan Agustus puncak musim kemaraunya. Dampaknya kekeringan itu masih berjalan sampai September untuk wilayah selatan itu,” kata Dwikorita.

Kemudian memasuki Oktober daerah selatan itu sudah mulai makin basah, ke arah musim hujan. Sedangkan kekeringan berjalan ke arah utara khatulistiwa.

“Itu sampai Desember itu masih ada kekeringan di Kalimantan Utara, masih ada. Jadi tidak seragam,” ujarnya.

Antisipasi yang harus dilakukan, adalah ketersediaan air di sepanjang Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Timur, sampai Papua. Hingga 2030, BMKG memproyeksikan trennya iklim di Indonesia akan semakin hangat.

“Makanya kalau ngomong sekarang kan untuk persiapan 10 tahun lagi untuk program menjadi lebih cukup. Biar bapak ibu menteri biar koordinasi lebih, mumpung ini mau kabinet baru, programnya apa nanti kan dan di saat yang sama potensi hujan ekstrem meningkat hingga 20 persen lho. Jadi semakin kering, tapi curah hujan semakin lebat. karena daerahnya beda-beda, waktunya beda-beda,” katanya.

(gw/fin)