Keputusan MA Terus Ditentang

FIN.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dari segala tuntutan hukum berbuntut panjang. Pengabulan kasasi tersebut menuai perbedaan pendapat di kalangan pengamat.

MA menyebut Syafruddin terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi senilai Rp4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Pebuatan melawan hukum itu adilakukan Syafruddin bersama-sama dengan Dorojatun Kunjoro-Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Namun, menurut MA, perbuatan tersebut bukan termasuk ranah pidana. Akan tetapi, putusan tersebut diwarnai dengan dissenting opinion (pendapat berbeda) dari ketiga hakim yang mengadili. Ketua Majelis Hakim Salman Luthan sependapat dengan putusan di tingkat banding (judex facti).

Sedangkan Hakim Anggota I Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan terdakwa termasuk ke dalam ranah pedata. Sementara, Hakim Anggota II Mohamad Askin menilai perbuatan Syafruddin sebagai perkara administrasi. Meski demikian, MA memutuskan Syafruddin lepas dari segala tuntutan hukum. Mereka juga memerintahkan aparat penegak hukum untuk membebaskannya dari tahanan.

Selain Syafruddin, baru-baru ini KPK menetapkan dua tersangka baru terkait kasus SKL BLBI. Mereka adalah Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Penyidikan pun terus bergulir meski MA telah memutus bebas Syafruddin.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, keputusan KPK untuk tetap melakukan penyidikan kasus SKL BLBI untuk tersangka Sjamsul dan Itjih sudah tepat. Karena, menurut dia, Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tidak memberikan informasi benar perihal piutang petambak sebesar Rp4,8 triliun yang dijaminkan kepada negara. “Tapi ternyata setelah dijual asetnya cuma Rp220 miliar saja. Kerugian negara dihitung dari unsur ini,” ujar Fickar kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (14/7).

Syafruddin selaku Kepala BPPN, kata Fickar, justru menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur musyawarah ketimbang melalui meja hijau. Selain itu, Syafruddin menurut dia terkesan menerbitkan SKL untuk aset bodong. Sehingga ia menilai perbuatan ini bukan termasuk dalam ranah perdata mau pun administrasi.

“Sudah dijelaskan bukti-bukti dan pendapat ahli juga bahwa dalam kasus ini ada unsur kesengajaan untuk mengelabui negara. Jadi bukan perbuatan melawan hukum perdata maupun bukan administrasi,” paparnya.

Nah, unsur kesengajaan ini lah yang menurutnya dapat diproses melalui peradilan pidana. “Sjamsul tidak memberikan informasi yang sebenarnya dalam konteks jaminan atas pembayaran utangnya yang macet, karena itu memenuhi unsur tindak pidana korupsi,” jelas Fickar.

Pendapat Fickar bertolak belakang dengan penilaian Pengamat Keuangan dan Perbankan Eko B Supriyanto. Ia justru menilai MA telah mewujudkan keadilan dengan memutus Syafruddin lepas dari tuntutan hukum kasus korupsi SKL BLBI. “Karena mereka tidak hanya menerapkan hukum yang tersurat, melainkan juga yang tersirat, demi mewujudkan rasa keadilan,” kata Eko.

Putusan ini pun, menurut Eko, membuat penyidikan terhadap Sjamsul dan Itjih yang dilakukan KPK tidak lagi relevan. Karena, kata dia, keluarnya putusan tersebut membatalkan vonis hakim terhadap Syafruddin.

Ini berarti, tambah Eko, putusan tersebut menghapus dugaan perbuatan koruptif yang dilakukan bersama-sama antara Syafruddin dan kawan-kawan. “Sejak awal saya sudah katakan bahwa perkara ini murni perdata karena didasari oleh perjanjian antara pemerintah dan Sjamsul Nursalim,” tuturnya.

Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat ini fokus penyidikan yang dilakukan pihaknya yakni membuktikan perbuatan Sjamsul dan Itjih dalam kasus ini. Pasalnya, kata dia, hakim menyatakan perbuatan Syafruddin untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain terbukti.

Yang menjadi perdebatan, kata Febri, justru apakah perbuatan tersebut termasuk ranah pidana, perdata, atau administrasi. Sehingga, pihaknya berupaya semaksimal mungkin untuk membuktikan perbuatan tersangka termasuk ke ranah pidana. “Dalam hal ini memilah dan memastikan bahwa hal ini bukan berada di ranah administrasi dan perdata. Unsur-unsur kesengajaan dan rangkaian yang lain menjadi perhatian KPK,” terangnya. (riz/ful/fin)