Tunjangan Polri Naik 100 Persen, Diimbangi Sanksi Tegas

Ilustrasi Pasukan TNI-Polri saat Perayaan Hut Bhayangkara ke 73 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

FIN.CO.ID, JAKARTA – Harapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar tunjangan kinerja personel Polri naik 100 persen dinilai wajar. Namun, jika anggota Polri terlibat pungli, narkoba, dan korupsi, maka sanksinya harus berat.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane setuju dengan keinginan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjangan kinerja anggota TNI-Polri 100%.

“Polri adalah garda terdepan penjaga keamanan dengan negara yang aman. Maka sangat pantas jika ekonomi bisa berkembang. Jadi, wajar jika gaji polisi dinaikkan 100 persen,” ucap Neta S Pane saat dihubungi Fajar Indonesia Network, Kamis (11/7).

Akan tetapi, jika harapan dari pucuk pimpinan kepolisian tanah air ini dipenuhi Presiden, maka sanksi jika anggotanya melakukan pungli, narkoba, dan korupsi harus berat. Yaitu sampai hukuman mati.

“Ya ini penting, jangan sampai ketika sudah diberikan kesejahteraan masih ada oknum-oknum yang nakal. Jadi, harus ada komitmen juga,” tegasnya.

Neta menyebutkan, kalau banyak negara di dunia saat ini memberikan gaji kepada aparat polisi dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan institusi lainnya. Alasannya, pemerintah menilai kalau tugas dan kerja polisi itu 24 jam penuh, dan bukan di belakang meja, serta berisiko tinggi.

Sebelumnya, Tito Karnavian berharap Pemerintah, khususnya kepada Presiden RI Jokowi bisa menaikan tunjangan kinerja anggota TNI-Polri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya 100 persen.

“Ada tersimpan harapan kepada Bapak Presiden, kiranya tunjangan kinerja anggota TNI dan Polri di masa kepemimpinan 5 tahun ke depan, Insya Allah dapat meningkat menjadi 100 persen,” ujarnya.

Tito dengan janjinya bersama Panglima TNI untuk siap memelihara stabilitas keamanan di dalam negeri. Agar Pemerintah dapat melaksanakan program-program pembangunan dengan lancar, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan nasional.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada empat golongan yang memiliki kisaran gaji pokok yang berbeda-beda.

Diantaranya, golongan I atau tamtama, gaji anggota Polri berada di kisaran angka Rp 1,5 juta sampai Rp 2,8 juta. Sedangkan, untuk golongan II atau bintara, anggota Polri menerima gaji mulai Rp 2 juta hingga Rp 3,8 juta.

Kemudian pada golongan III atau perwira pertama, gaji yang diterima mulai Rp 2,6 juta hingga Rp 4,5 juta.Sedangkan golongan IV terbagi menjadi dua, yakni perwira menengah mulai dari Rp 2,8 juta sampai Rp 4,9 juta. Sedangkan perwira tinggi sekitar Rp 3,1 juta sampai Rp 5,6 juta.

(Mhf/gw/fin)