Rekonsiliasi Jangan Dibarter

FIN.CO.ID, JAKARTA – Upaya kubu Prabowo Subianto yang meminta pemulangan Rizieq Syihab dan pembebasan sejumlah pendukungnya sebagai syarat rekonsiliasi politik, dinilai tidak pantas. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang tulus diantara dua tokoh bangsa tanpa harus dibebani permintaan-permintaan tertentu.

“Jujur saya mengecam betul kehendak rekonsiliasi disertai dengan barter proses hukum. Menurut saya itu tidak pantas dilakukan,” tegas pengamat politik Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (11/7).

Dia menegaskan proses hukum yang berjalan terhadap pendukung Prabowo harus diselesaikan pengadilan. Jika memang seluruhnya tidak cukup bukti untuk dinyatakan bersalah, maka biarkan pengadilan yang memutuskan. “Proses hukumnya harus dibuktikan di pengadilan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin membarter kasus untuk rekonsiliasi,” jelasnya.

Dia menyarankan agar kubu Prabowo tidak mendesak Jokowi mengintervensi proses hukum. Sebab, politik dan hukum adalah dua hal yang berbeda. “Pengadilan akan menguji dan membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Afdal Makkuraga. Dia menyebutkan sebaiknya proses rekonsiliasi tidak menambahkan embel-embel atau syarat. Salah satunya soal pemulangan Rizieq Syihab dari Saudi Arabia. “Rekonsiliasi dan pemulangan itu merupakan dua hal yang terpisah. Kasus Rizieq Syihab sama sekali tidak ada kaitannya dengan pilpres,” tegas Afdal.

Dia menilai penting rekonsiliasi terjadi diantara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Tujuannya agar masyarakat kembali bersatu kembali pascapemilu 2019. ” Pada pemilu ada dukungan 58 juta untuk Pak Prabowo. Nah itu adalah bagian dari proses demokrasi. Setelah pemilu selesai maka hal itu menjadi hilang. Yang ada adalah rakyat Indonesia,” tukasnya.

Terkait Rizieq Syihab, dia menilai seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Rizieq bisa kembali ke Tanah Air kapan pun. Setelah itu, dia harus melalui tahapan pemeriksaan sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika memang tidak bersalah, maka Rizieq akan bebas dari kasus yang disangkakan padanya. “Kasus itu murni sangkaan pidana, tidak menyangkut pilpres. Jadi tolong dibedakan,” pungkasnya.

(rh/fin)