Kebijakan Tiket Murah Masih Setengah Hati

    FOTO:SYAIFUL AMRI/FAJAR INDONESIA NETWORK

    EFEK TIKET PESAWAT MAHAL: Kurangnya sosialisasi terhadap pemberlakukan tiket penerbangan murah, membuat masyatakat lebih memilih jalur laut yang harganya begitu terjangkau. Aktivitas ini terlihat di Pelabuhan Merak, Banten, menuju pulau Sumatera.

    FIN.CO.ID, JAKARTA – Sesuai kesepakatan Pemerintah bersama seluruh badan usaha maskapai penerbangan, mulai memberlakukan penerbangan murah dengan diskon tarif sebesar 50% dari Tarif Batas Atas (TBA) Low Cost Carrier (LCC) untuk 30% dari total kursi pesawat telah disediakan dan berlaku efektif mulai kemarin (11/7). Meski demikian, pemberlakuan ini dinilai masih setengah hati oleh sejumlah Asosiasi Perusahaan Perjalaan Wisata (ASITA).

    Sejumlah maskapai dan badan usaha yang berkomitmen memberlakukan tiket murah yakni Garuda Indonesia Grup, Maskapai Lion Air Grup, Angkasa Pura I (AP I ), Angkasa Pura II (AP II), Pertamina, Perum LPPNP/Air Nav Indonesia.

    Mengingat pentingnya Kebijakan Penurunan Harga Tiket Angkutan Udara ini, Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian mengingatkan semua pihak untuk mematuhi ketentuan dan mendukung pelaksanaan serta implementasi kebijakan tersebut.

    “Ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dan wujud keberpihakan seluruh pelaku industri terkait untuk bersama-sama menanggung beban dalam penyediaan penerbangan murah yang terjangkau masyarakat,” terang Kepala Biro Hukum Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna, kemarin.

    Ktut menjelaskan, penerbangan murah disediakan untuk jadwal tertentu (keberangkatan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 10.00 -14.00), untuk penerbangan no frills atau Low Cost Carrier (LCC) Domestik tipe pesawat jet , dengan penurunan tarif sebesar 50% dari TBA LCC, untuk 30% dari total kapasitas pesawat.

    Penerbangan murah, lanjut Ktut, disediakan oleh Maskapai Citilink (62 flight atau 3.348 seat per hari), dan Maskapai Lion Air (146 flight atau 8.278 seat per hari).

    Ktut menambahkan, penurunan tariff sebesar 50% dari TBA LCC untuk sebanyak 30% dari total kapasitas pesawat, dilakukan melalui pembagian beban bersama (sharing the pain) yang melibatkan pihak Maskapai (Garuda Indonesia dan Lion Air Group), Pengelola Bandara (Kementerian Perhubungan, AP 1 dan AP 2), Pertamina, dan Air Nav Indonesia.

    “Pembagian beban dilakukan atas Total Loss akibat penurunan harga, yang dibagi secara proporsional kepada semua pihak terkait, dengan mendasarkan pada proporsi peran setiap pihak pada struktur biaya penerbangan (persentase Beban Loss Sharing),” ungkap Ktut.

    Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Perjalaan Wisata (ASITA) menilai kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket penerbangan Low Cost Carrier (LCC) masih setengah hati karena belum didukung jumlah penerbangan yang memadai.

    “Penerbangan untuk kebijakan itu belum merata. Untuk Sumbar, penerbangan Padang-Jakarta pada jam 10.00-14.00 WIB sesuai kebijakan hanya ada satu penerbangan perhari,” kata Ketua ASITA Sumbar Ian Hanafiah.

    Satu penerbangan itu dilayani oleh maskapai Lion Air dengan waktu keberangkatan 10.35 WIB dan sampai di Cengkareng 12.25 WIB. Lion mengalokasikan sekitar 57 seat untuk kebijakan harga murah dalam satu penerbangan.

    Merujuk kebijakan tiket penerbangan murah yang berlaku untuk Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 10.00-14.00 WIB, hanya tersedia 171 seat dalam sepekan. Namun pantauan dari salah satu aplikasi penjualan tiket, harga tiket maskapai lion air Padang-Jakarta untuk Selasa (23/7) pukul 10.35 WIB masih Rp1.321.000/pax.

    Harga itu belum merujuk pada kebijakan tiket murah yang ditetapkan oleh pemerintah karena Tarif Batas Atas untuk rute itu adalah Rp1.476.000 sementara tarif batas bawah Rp517.000. Sementara untuk maskapai Citylink, tidak ada satupun penerbangan yang melayani pada jam yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. “Harusnya ada jumlah penerbangan yang memadai untuk waktu yang ditetapkan itu,” katanya.

    Dari sudut pandang pariwisata penurunan harga tiket itu diyakininya berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan. Ia berharap, ke depan kebijakan pemerintah itu akan lebih mendukung sektor pariwisata.

    (ful/fin)