Jangan Sandera Presiden, Publik Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kabinet

Paslon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghadiri rapat pleno terbuka penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang tidak dihadiri Paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga uno di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (30/6/2019). Dalam sambutannya, Presiden terpilih Joko Widodo meminta pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun bangsa. Jokowi juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah kita. 01, 02 harus dilupakan, menurutnya rakyat harus kembali bersatu menjadi Indonesia, Negeri Pancasila yang menyatukan kita semua. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK

FIN.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan segera menyusun menteri kabinet periode 2019-2024. Sejumlah partai politik (parpol) pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin terang-terangan meminta jatah kursi. Bahkan ada yang sudah mengajukan nama calon. Namun, Jokowi dinilai lebih bebas memilih. Karena tidak lagi terikat beban elektoral. Selain itu, keterlibatan publik dinilai penting sebagai bahan pertimbangan presiden.

“Berikan keleluasaan untuk menyusun kabinet. Sekalipun presiden lebih banyak memilih kalangan profesional, sebaiknya partai politik mendukung langkah itu. Bukan malah menyandera pilihan presiden,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Afdal Makkuraga, di Jakarta, Kamis (11/7).

Menurutnya, sebaiknya parpol tidak menyandera presiden ketika menentukan menteri yang akan masuk dalam struktur kabinetnya. Dia menilai Jokowi sebenarnya lebih leluasa memilih calon menteri karena akan memimpin pada periode kedua. Tidak seperti kepemimpinan pertamanya, karena banyak beban elektoral serta harus menjaga koalisi untuk memastikan pemenangan pilpres periode selanjutnya. “Pada periode kedua ini, Jokowi seharusnya lebih bebas memilih menteri,” imbuhnya.

Meski begitu, masih ada peluang bagi partai politik untuk memaksa presiden memberikan jatah menteri. “Contohnya, kalau presiden memilih dari kalangan profesional saja, nanti ada program pemerintah disandera saat masuk ke DPR,” ucapnya. Afdal meyakini, ada jatah menteri dari politisi parpol. Terutama dari koalisi pendukungnya. Namun, Jokowi juga menunjuk calon menteri yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Bukan karena sodoran parpol koalisi. “Seharusnya nama-nama dari kalangan profesional seperti menteri Susi Pudjiastuti bisa lebih banyak lagi di kabinet,” bebernya.

Dia berharap komposisi profesional dan politisi parpol bisa berimbang dalam kabinet. Dengan begitu, akan lebih mudah mewujudkan program yang belum terealisasi pada periode pertama ketika nama-nama yang berkompeten ada di kabinet. “Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang benar-benar bisa menerjemahkan dan merealisasikan visi dan misi presiden,” tegas Afdal.

Direktur Diksi Indonesia, Sebastian Salang meminta Jokowi mengedepankan aspirasi rakyat dalam menyusun kabinet pemerintahan periode kedua. “Publik penting untuk didengar suaranya sebagai input penentuan anggota kabinet,” kata Sebastian.

Dia mengatakan Jokowi terpilih untuk periode kedua bukan semata karena parpol. Melainkan karena kepercayaan dan suara publik. Sehingga, publik harus memiliki tempat untuk mengisi ruang perdebatan kabinet. Tujuannya, agar Presiden selaku figur yang memiliki hak prerogratif menentukan anggota kabinet, mendapatkan masukan tentang apa harapan publik. “Dalam menentukan menteri yang akan mengisi anggota kabinet, Presiden juga harus memastikan orang tersebut memiliki kapasitas dan profesionalisme yang baik,” papar Sebastian.

Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai wajar jika ada partai pendukung Jokowi yang gencar berbicara jatah kursi di kementerian. Sejauh ini partai yang cukup agresif berbicara posisi menteri di antaranya PKB, Nasdem dan PPP. Ray menyebut pada dasarnya partai yang mint jatah kementerian itu, memang harus berjuang agar didengar Presiden. “Partai yang posisinya agak jauh atau di bawah, mau tidak mau memang harus teriak supaya didengar Jokowi,” ujar Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (10/7).

Sementara partai PDIP yang merupakan partai asal Jokowi serta Golkar selaku partai peraih suara cukup besar, cenderung lebih pasif. Karena sudah hampir dipastikan akan memeroleh posisi menteri yang signifikan. “Yang agak kalem itu memang PDIP dan Golkar. Karena kalau PDIP sudah pasti dapat minimal lima. Presiden pasti tidak mau PDIP menjadi gurem. Sedangkan Golkar memang style-nya begitu, kalem tapi dapat,” imbuhnya.

Ray mengatakan terdapat sejumlah kementerian yang secara tradisi tidak pernah diberikan kepada kader partai. Seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan. Menteri Keuangan selama ini dijabat seorang profesional murni. Begitu juga dengan Menteri Pendidikan. Terkait komposisi menteri dari partai dan profesional, Ray memperkirakan perbandingannya adalah 60 persen untuk kader partai dan 40 persen non partai. “Tapi bisa juga perbandingannya 70 persen partai, 30 persen non partai,” tukasnya.

(rh/fin)